Oleh: edratna | Januari 9, 2008

Apa yang perlu diketahui dari rahasia Bank?

Kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan rahasia Bank, sehingga kalau kita menjadi nasabah Bank, kita akan mengetahui secara pasti apa-apa yang boleh dan tidak boleh diberikan pada pihak luar oleh Bank. Dalam dunia modern sekarang ini, hampir setiap orang yang telah cukup umur berhubungan dengan Bank, entah sekedar menyimpan uang, ataupun mengirim uang melalui transfer, meminjam uang dan sebagainya.

Dasar Hukum ketentuan rahasia bank di Indonesia, mula-mula adalah Undang-undang no.7 tahun 1992 tentang Perbankan, tetapi kemudian diubah dengan Undang-undang no.10/1998. Sesuai pasal 1 ayat 28 Undang-undang no.10/1998, berbunyi sebagai berikut:

Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya.

Lingkup Rahasia Bank

Pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul adalah: Apakah yang harus dirahasiakan ini hanya terbatas kepada keuangan nasabah penyimpan dana saja? Apakah juga menyangkut keadaan keuangan nasabah debitur? Apakah lingkup rahasia Bank hanya menyangkut pasiva (liabilities) bank berupa dana nasabah bank, ataukah juga meliputi aktiva (assets) bank berupa kredit Bank kepada nasabah. Apakah juga menyangkut penggunaan jasa-jasa bank yang lain, selain jasa penyimpanan dana dan jasa pemberian kredit?

Dari rumusan pasal 40 Undang-undang No.10/1998, secara eksplisit disebutkan bahwa lingkup rahasia bank adalah bukan saja menyangkut simpanan nasabah, tetapi juga (identitas) nasabah penyimpan yang memiliki simpanan tersebut. Bahkan dalam rumusan pasal 40, “Nasabah Penyimpan” disebut lebih dahulu daripada “Simpanannya”.

Di beberapa negara, lingkup dari rahasia bank tidak ditentukan hanya terbatas kepada keadaan keuangan nasabah, tetapi meliputi juga identitas nasabah yang bersangkutan.

Informasi mengenai mantan nasabah

Di dalam praktek perbankan atau praktek bisnis, sangat lazim seorang nasabah berpindah-pindah atau berganti-ganti bank, seperti juga adalah lazim seorang nasabah mempunyai simpanan pada beberapa bank. Timbul pertanyaan, apakah bank masih terikat terhadap kewajiban rahasia bank setelah nasabahnya tidak lagi menjadi nasabah bank yang bersangkutan? Hal ini ternyata tidak diatur atau ditentukan oleh undang-undang, baik oleh undang-undang no.7/1992 maupun undang-undang no.10/1998.

Mengingat tujuan dari diadakannya ketentuan mengenai kewajiban rahasia bank, sebaiknya undang-undang perbankan Indonesia menentukan kewajiban rahasia bank tetap diberlakukan sekalipun nasabah yang bersangkutan telah tidak lagi menjadi nasabah bank yang bersangkutan.

Siapa yang berkewajiban memegang teguh rahasia Bank?

Menurut pasal 47 ayat (2) Undang-undang no.10/1998, yang berkewajiban memegang teguh rahasia bank adalah:

  • Anggota Dewan Komisaris Bank
  • Anggota Direksi Bank
  • Pegawai Bank
  • Pihak terafiliasi lainnya dari Bank

Siapakah yang dikategorikan sebagai “pegawai bank”

Menurut penjelasan pasal 47 ayat (2) yang dimaksudkan “pegawai bank” adalah “semua pejabat dan karyawan bank”. Lingkup sasaran tindak pidana rahasia bank menurut pasal tsb terlalu luas, karena berarti rahasia bank berlaku bagi siapa saja yang menjadi pegawai bank, sekalipun pegawai bank tersebut tidak mempunyai akses atau tak mempunyai hubungan sama sekali dengan nasabah penyimpan dan simpanannya, seperti: pramubakti, satpam, pengemudi, pegawai di unit yang mengurusi kendaraan dan masih banyak lagi.

Kewajiban merahasiakan bagi mantan pegawai bank

Seorang pegawai bank, ada kemungkinan tak selamanya menjadi pegawai bank tersebut, bisa karena telah tiba masa pensiun, keluar dan menjadi pegawai di perusahaan lain, meninggal dan sebagainya. Pada krisis moneter, banyak pegawai bank yang terkena PHK karena bank nya terkena likuidasi.

Pertanyaan yang muncul, apakah mantan pegawai bank masih tetap terkena oleh kewajiban memegang teguh rahasia bank yang menjadi kewajibannya sewaktu yang bersangkutan masih menjadi pegawai aktif di bank yang bersangkutan? Ternyata Undang-undang no.7/1992 maupun Undang-undang no.10/1998 tak mengaturnya.

Beberapa negara menentukan bahwa mantan pengurus dan pegawai bank terikat oleh kewajiban rahasia bank. Ada yang menentukan keterikatannya itu berakhir setelah beberapa tahun sejak saat yang bersangkutan berhenti sebagai pengurus atau pegawai bank, ada pula yang menentukan kewajiban tersebut melekat terus sampai seumur hidup.

Pengertian pihak terafiliasi lainnya

Sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (22) Undang-undang no.10/1998, yang dimaksud pihak terafiliasi adalah:

  1. anggota dewan komisaris, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank
  2. anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  3. pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain: akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya
  4. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia, turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus.

Pengecualian atas kewajiban rahasia bank

Undang-undang no.10/1998 memberikan pengecualian dalam 7 (tujuh) hal. Pengecualian tersebut tidak bersifat limitatif, artinya di luar 7 (tujuh) hal yang telah dikecualikan itu tidak terdapat pengecualian yang lain. Pengecualian itu adalah:

  1. Untuk kepentingan perpajakan dapat diberikan pengecualian kepada pejabat pajak berdasarkan perintah Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan (pasal 41)
  2. Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, dapat diberikan pengecualian kepada Pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/PUPN atas izin Pimpinan Bank Indonesia (pasal 41A)
  3. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana dapat diberikan pengecualian kepada polisi, jaksa atau hakim atas izin Pimpinan Bank Indonesia (pasal 42)
  4. Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia (pasal 43)
  5. Dalam rangka tukar menukar informasi di antara bank kepada bank lain dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia (pasal 44)
  6. Atas persetujuan, permintaan atau kuasa dari nasabah penyimpan secara tertulis dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia (pasal 44A ayat 1)
  7. Atas permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan dana yang telah meninggal dunia (pasal 44A ayat 2)

Sehubungan dengan pengecualian yang bersifat limitatif tersebut, apabila ada pihak-pihak lain (selain yang telah ditentukan sebagai pihak-pihak yang boleh memperoleh pengecualian) meminta penjelasan mengenai keadaan keuangan suatu nasabah dari suatu bank, jelas jawabannya adalah “tidak boleh”.

Sifat limitatif dari pengecualian itu bukan tidak dapat diperluas, asal perluasannya ditentukan oleh undang-undang. Apabila pengecualian di dalam undang-undang perlu ditambah, maka penambahan dapat dilakukan dengan:

  • Mengubah Undang-undang no.10/1998, atau
  • Memberikan tambahannya dengan mencantumkannya dalam undang-undang tersendiri.

Dari ulasan di atas terlihat, bahwa Bank merupakan lembaga yang harus beroperasi secara prudent. Mengapa? Bank adalah bagian dari sistim keuangan dan sistim pembayaran suatu negara. Kepentingan masyarakat untuk menjaga eksistensi bank sangat penting, karena ambruknya bank dapat mengakibatkan domino effect, yaitu menular kepada bank-bank lain, yang akan mengganggu fungsi sistim keuangan dan sistim pembayaran negara yang bersangkutan.

Bank adalah lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung pada kepercayaan para nasabahnya, yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain, yang dilakukan nasabah melalui bank. Oleh karena itu bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat, yang telah maupun yang akan menyimpan dananya, maupun yang telah atau akan menggunakan jasa-jasa bank lainnya, terpelihara dengan baik. Salah satu faktor untuk memelihara kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank, adalah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank.

Bahan bacaan:

  1. Undang-undang Republik Indonesia No.10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan.
  2. Dari berbagai sumber, hasil diskusi, dan seminar.
About these ads

Responses

  1. Salut…terima kasih atas edukasi perbankan yang membumi ini..

  2. Mas Kopdang,
    Sama-sama…sekedar berbagi

  3. Boleh tahu bu,
    bank mana yang kadar kepercayaannya tinggi?

    Trus, ngomong2 soal kepercayaan, ga hanya perbankan yang berurusan dengan kerahasiaan data, perusahaan IT juga sama. Dan hal-hal tentang sekuriti data belum banyak diterapkan oleh perusahaan IT disini. Makanya di dunia IT, aplikasi/progam yang pernah dibuat di perusahaan B, tiba-tiba bisa mirip dengan diperusahaan A. hehehe… seru yah.

  4. Tukang ketik,
    Untuk melihat darimana Bank yang nilai kepercayaannya tinggi, harus dilihat dari segala segi. Antara lain, bisa dilihat dari laporan keuangan, Bank wajib mengumumkan laporan keuangan tiap triwulan di media. Laporan keuangan tsb juga dikirim ke BI, jadi risiko ada window dressing kecil…..kalau udah go public dilihat dari nilai sahamnya, karena nilai saham mencerminkan value perusahaan.

  5. consultant IT di bank termasuk dalam pihak terafiliasi kan bu?
    jadi makin paham, selama ini pegang project system aplikasi di beberapa bank… agreement nya detail dan lengkap banget.
    thanks ya bu info nya

  6. Nel,
    Iya, justru tulisanku untuk menyadarkan teman-teman…karena risikonya pidana….

  7. gimana kl untuk kepentingan penyelidikan misal nasabahnya tersangkut pidana? apa bank harus tunduk sama aturan itu ato tetep menjaga rahasianya?
    saya simpen dulu, bacanya di rumah
    makasih, bu :D

  8. Caplang,
    Jika kasusnya, nasabah tersangkut pidana, maka polisi, jaksa dan hakim boleh meminta bank untuk memberikan data keuangan nasabah, dengan terlebih dahulu memenuhi prosedur seperti pasal di bawah ini….

    …”Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana dapat diberikan pengecualian kepada polisi, jaksa atau hakim atas izin Pimpinan Bank Indonesia (pasal 42)”…

    Hal tsb umum terjadi kok, dan udah terlaksana selama ini.

  9. waduh keren. baru tahu. terimakasih

  10. Mantan karyawan/pejabat bank, ya? :)

  11. Wah kalau begitu benar juga ya kalau sebenarnya bank itu adalah the safe haven untuk para koruptor dalam menyimpan hasil “kekayaan”nya yang didapat dengan tidak wajar. Apalagi kalau ada konflik antara “kepentingan” internal bank (karena nasabah yang menguntungkan dengan dana yang besar) dan juga “kepentingan” eksternal (perkara peradilan).

  12. dunia perbankan kalo dilihat dari sisi kerahasiaan agaknya sudah ok, ya, Bu enny. tapi yang sering terjadi kok malah sebaliknya, yak! sumber manipulasi dan dana fiktif justru sering muncul dari dunia perbankan itu sendiri. contoh yang paling nyata ttg kasus edy tanzil dll. kok bisa begitu ya, Bu.
    Maaf kalau OOT nih, Bu enny.

  13. oo gitu yah.. baru ngerti..
    geleng2 pala…
    manggut-manggut..

    kalo bank bisa pailit juga gak ya, Bu??

    tengkyu untuk inpo nya, Bu..

    best regard.

  14. Kw,
    Makasih kembali

    Mardies,
    Hanya sekedar tahu

    Yari NK,
    Lho! Kan ada aturan Money laundering (belum sempat posting), dan KYC (Know Your Customer). Kalau ada pemilik dana menyetorkan dana di atas Rp.100 juta, harus membuat pernyataan tertulis, dari mana sumber dana tsb. Dan jika karyawan atau pejabat Bank, merasa ada sesuatu yang tak beres terhadap aliran dana tsb, harus di buat laporan ke Bank Indonesia. Oleh karena itu, uang haram dari Indonesia nangkringnya bukan di perbankan Indonesia, tapi keluar negeri. Coba perhatikan, kalau ada sesuatu tindak pidana, kan langsung bank ditanya, apa nama tersangka tadi juga mempunyai simpanan di bank ybs…tentu setelah mengikuti prosedur….jadi bagi pegawai/pejabat bank risikonya besar, kalau kita tak hati-hati malah bisa terkena tuduhan menyembunyikan fakta…dan ini sudah masuk unsur pidana.

    Sawali Tuhusetyo,
    Bapak ingat pepatah, bahwa ….”bisnis lebih cepat dari aturan hukum.” Bank juga belajar dari kasus Edy Tansil. Dulu undang-undang no. 7/1992, yang termasuk rahasia bank adalah data dan nasabah penyimpan maupun peminjam, dan untuk membuka data tsb ijinnya harus ke Menteri Keuangan. Karena kasus tsb, disadari bahwa ada kelemahan pada undang-undang no.7/1992, maka diperbaiki dengan uu no.10/1998. Jika rahasia bank tak termasuk untuk penyimpan dan simpanan dana, maka pemilik dana, terutama yang besar-besar akan menyimpan dananya di perbankan luar negeri. Dengan ketatnya perbankan di Indonesia, adanya uu money laundering, KYC (penjelasan saya pada pak Yari NK seperti di atas), menyebabkan banyak pemilik dana menyimpan uangnya di luar negeri…seperti di Swiss, Singapura dsb nya.

    Rickisaputra,
    Bank kalau tak dikelola dengan hati-hati bisa pailit. Ingat Bank Suma (sebelum krisis moneter)…….dan saat krisis moneter, pertama kali yang dilikuidir adalah 16 Bank…dan terjadilah effect domino. Mengapa? Karena pada umumnya terjadi pinjaman antar bank, hal yang sangat wajar dalam bisnis…jika salah satu dilikuidir (istilah tak boleh operasi lagi), ada kemungkinan bank lain ikut terseret karena memberi pinjaman cukup besar pada bank yang dilikuidir tsb.

  15. Sudah lama tidak mampir. Senang bisa ikutan disini lagi. Saya ingin bertanya: Jika terjadi penyelewengan dari pasal-pasal diatas, langkah apa yang dapat diambil bank yang bersangkutan atau badan apa yang biasanya melakukan enforcement terhadap tatanan perbankan tersebut.

    Jika bank-bank yang terlibat melakukan penyelewengan melakukan investigasi sendiri apakah itu justru seperti musang menjaga kandang ayam?

  16. wawasan perbankan cempluk jadi nambah neh..terima kasih..

  17. Barry,
    Penyelewengan dari rahasia bank termasuk tindak pidana. Bank adalah lembaga yang high regulated, pengawasnya banyak. Dari audit intern (dari Bank sendiri, tetapi hasilnya langsung dipertanggung jawabkan ke Komisaris dan BI), audit independen, Bank Indonesia, BPKP, BPK. Jadi malah tiada hari tanpa pemeriksaan, terutama untuk unit kerja yang risikonya sangat tinggi. Laporan seperti data debitur simpanan, peminjam dll…serta laporan keuangan harus tiap bln dilaporkan pada regulator.

    Hal ini memang lepas dari pengamatan masyarakat, jadi bekerja di Bank risikonya sangat….sangat tinggi, tak seperti yang terlihat dari luar. Setiap langkah harus dipastikan legal secara hukum, terpeleset sedikit bisa kena pasal di KUH Pidana.

    Cempluk,
    Makasih jika bermanfaat bagi teman-teman.

  18. yg herannya, kenapa kalo ngajuin kartu kredit ke bank a dan disetujui eh gak lama bank b c d e f telp nawarin juga, padahal saya gak mengajukan lho. dapat darimana ya mereka data2 itu? lengkap ma nama, no HP no telp kantor? padahal data nasabah kan gak boleh disebar2in ya bu?

    salam kenal ya bu

  19. Ayo berlomba-lomba ikutan kompetisi Pass The Torch dari sini http://www.hitmansystem.com/index.php?news=144 Hadiahnya sangat menarik!

  20. Salam,

    Bu, mo tanya soal siapa yang berwenang memblok sebuah rekening dan dasar hukumnya apa?

  21. Wah, info yang menarik dan penting nih.
    Terima kasih.

  22. Gandhi,
    Wahh kalau itu saya ga tahu jawabannya. Tulisan di atas mengenai apa yang termasuk dalam rahasia bank, menurut Undang-undang perbankan no.10/1998.
    Sala kenal juga

    Ronny,
    Mungkin ada diantara pembaca yang berminat

    Iskandar Z,
    Yang dimaksud rekening apa? Jika terkait dengan rekening simpanan dan identitas nasabahnya, ada tujuh pengecualian, beserta prosedur nya ( seperti tulisan di atas).
    Rekening lainnya, sangat tergantung kasusnya, karena tak bisa digeneralisir.

    Undercover,
    Sama-sama

  23. Postingannya benare2 komplit bu. Tidak hanya sekedar menuliskan ketentuan yang berlaku tapi diimbuhi dengan pertanyaan dan jawaban yang memberikan info2 yang berguna.

    Disini, hukum yang sudah komplit aja masih sering dicari celah untuk disiasati. Apalagi hukum yang belum komplit. Makin banyak celah yang luas yang dibisa diplintir.

    Banyak kasus perbankan, khususnya penyalahgunaan data nasabah. Ada pengalaman teman, yang punya rekening di satu bank. Tiba2 dia mendapat penawaran produk kartu dari bank lain.

    Dia heran, koq bank itu bisa tahu nama dan alamatnya secara persis. Karena dia paham sekali, jarang ada orang yang bisa menulis namanya secara tepat .. kecuali bank dia sebelumnya.

    Selidik punya selidik, ternyata bank itu mendapat data sang teman dari pegawai yang baru keluar dari bank-nya teman saya. Tapi .. mau gimana lagi karena bank itu buru2 minta maaf. Dan selanjutnya dia berhati2 dalam berurusan dengan bank.

  24. wah thanks ya bu informasinya tentang bank :) banyak hal yang saya baru tahu dan dulu tidak terpikirkan :)

  25. terima kasih atas pencerahannya, Bu

  26. Pak Erander,
    Memang betul, ada aja orang yang belum sadar hukum, atau menggunakan celah dari hukum yang ada.

    Seperti data nasabah, alamat, no hp, …kadang bisa diberikan pada orang lain. Dan untuk mantan karyawan/pejabat Bank memang tak termasuk dalam uu no.7/1992 maupun no.10/1998. Banyaknya bank di Indonesia, membuat karyawan mudah berpindah-pindah, dan ini kadang membawa nasabahnya. Disadari, nasabah di Indonesia rata-rata tak memahami ini, dan sangat percaya pada orang bank, yang selama ini melayani transaksinya di bank tertentu.

    Jadi, bagi bank, aset utama nya adalah Sumber Daya Manusia…yang justru sangat mudah berubah. Bisa dibayangkan peraturan di perbankan sangat ketat, harus ada sertifikasi dsb nya, tapi tetap aja ada celah yang dimanfaatkan orang yang tak benar.

    Riadi,
    Sama-sama…yang penting adalah bahwa orang luarpun, yang ada kerjasama dengan bank, merupakan pihak terkait dalam hal menjaga rahasia bank.

    Utaminingtyazzzz,
    Sama-sama.

  27. Bu Edratna, bankir sejati :)

    Bagaimana jika seorang nasabah dengan status masih menjadi tersangka, belum terdakwa, kemudian polisi meminta data dari nasabah tersebut. Dan ternyata oleh polisi, data nasabah itu terbeber ke media. Dan ternyata lagi, setelah pengadilan, si nasabah diputuskan tidak bersalah. Tetapi data keuangan si nasabah itu sudah terlanjur disebarkan media..Jika hal ini dibenarkan, bisa dimanfaatkan pihak lain ya… Bisa kah begitu?

  28. Tidak masalah sih ada rahasia begini asal tidak disalahgunakan untuk mengamankan kasus korupsi.

  29. Dimasu,

    Jika melihat hal di atas, maka pada saat pengadilan, posisi masih sebagai tersangka…masih harus dibuktikan di pengadilan. Jadi selayaknya, siapapun yang mengerti hukum, tidak mengadili tersangka yang belum mendapat keputusan pengadilan secara tetap. Media berfungsi membuat pengadilan transparan, dan masyarakat akan bisa menilai….selayaknya kita menjadi masyarakat yang memahami hukum, sehingga tak berprasangka buruk sebelum ada putusan.

    imcw,
    Rahasia bank di atas (pls…tolong baca lagi) adalah melindungi nasabah penyimpan…Sedang untuk menangkal money laundering (pencucian uang, termasuk hasil korupsi) telah ada aturan tersendiri. BI telah mengatur untuk setoran dana pada besaran tertentu udah terkena PBI tentang KYC…karena akan dilaporkan pada PPATK…baca di http://www.bi.go.id/web/id/
    Info+Penting/kyc+aml/

  30. wah, selama ini saya kok ndak mikir soal UU segala ya bu..
    Pokoknya asal nabung aja di bank; pas butuh tinggal gesek. itu aja. Faktor keamanan memang terlintas di pikiran, tapi ya tidak terlalu peduli. Mungkin karena tabungannya masih dikit.. :-)

  31. Evan,
    Seharusnya harus tetap dipikirkan, untuk memilih bank yang sehat, karena ada juga bank yang akhirnya dilikuidasi, seperti bank Suma, bank Global…

  32. lengkap man!

    terima kasih saya simpan ya artikel ini!

  33. Nicoustic,
    Semoga bermanfaat

  34. Oh… maksud saya bukan seperti itu bu. Memang benar kini kita telah mempunyai perangkat yang berusaha mencegah “Money laundering” seperti yang ibu katakan, tetapi terlepas dari premis bahwa tidak ada sistem yang sempurna, apakah perangkat tersebut telah didukung dengan sistem kontrol (pengendalian) yang baik sehingga kemungkinan jumlah uang yang akan dicuci yang lolos dapat diminimalkan?

    Kita seringkali punya banyak perangkat untuk mencegah ini dan itu, namun kenyataan di lapangan sistem pengendaliannya yang kurang. Contoh misalnya: Kewajiban pendaftaran nama dan identitas pemilik kartu prabayar handphone, yang katanya untuk meminimalisasi kejahatan atau penipuan via SMS dsb. di lapangan masih banyak yang memakai fotokopi KTP yang kadaluwarsa ataupun identitas lainnya yang ‘aspal’, apalagi kalau pendaftarannya lewat SMS, itu karena identitas tidak dicek ulang, yang menjadikannya pendaftaran identitas hanya lebih dari sekedar formalitas saja, sehingga penipuan via SMS tetap berlanjut hingga sekarang, hanya saja sekarang masyarakat lebih waspada.

    Nah, mengenai adanya sistem KYC memang saya sudah tahu, tetapi yang belum saya tahu adalah bagaimana sistem pengendaliannya sendiri di dalam internal bank.

    Ok bu, terima kasih sebelumnya. :)

  35. Pak Yari NK,
    Disadari bahwa kunci keberhasilan Bank adalah faktor SDM, jadi sebetulnya disini pentingnya merekrut, memberi pelatihan terus menerus dan juga adanya reward and punishment yang jelas.

    Kebobolan, jika hanya faktor luar akan sangat sulit karena sistim Bank sangat ketat, jadi perlu ada internal control (built in control)…. pengawasan yang ketat, delegasi wewenang yang jelas, manajemen risiko yang diterapkan dengan ketat, serta kepatuhan semua unsur perbankan.

    Bank juga perlu memiliki : a)sistim adm yang baik, untuk menatausahakan setoran tunai nasabah, b) teknologi yang andal untuk mendukung sistim adm tsb, c) SDM yg memiliki ketrampilan yang andal dalam rangka kewajiban pelaporan dan dalam jumlah yg cukup.

    Di satu sisi unsur dari luar tak kalah pentingnya, aparat yang berwenang….karena orang yang tak bertanggung jawab akan mencari celah…karena pada umumnya money laundering akan dilakukan melalui tahapan:
    1) Placement. Pemilik uang berusaha menempatkan uang haram dalam sistim perbankan… dengan dipecah-pecah agar tak mencurigakan.
    2) Layering. Jumlah uang yang besar akan menarik perhatian otoritas moneter, jadi uang dipindahkan dari satu bank ke bank lain, dari negara satu ke negara lain sampai beberapa kali, pelaksanaan dengan dilakukan memecah jumlahnya, sehingga dengan pemecahan dan pemindahan beberapa kali, asal usul uang kemungkinan untuk dilacak otoritas moneter dan penegak hukum sangat kecil.
    3) Integration. Jika telah berhasil, maka tahap selanjutnya menggunakan uang tsb untuk kegiatan bisnis, karena telah menjadi “uang halal”….dan ada kemungkinan untuk kegiatan operasi yang di luar hukum.

    Jadi upaya mencegah terjadinya money laundering harus dilakukan komprehensip….KYC di Indoneisa baru diatur mulai tahun 2001 (walau dalam praktek, sebelumnya aparat bank telah diminta untuk monitor transaksi yang mencurigakan)…dan orang tak bertanggung jawab mungkin makin pandai, karena mereka juga mempelajari ketentuan perbankan, undang-undang yang terkait dsb nya.

    Namun dengan undang-undang, dan peraturan Bank Indonesia yang selalu di up date, diharapkan ruang gerak para pencuci uang semakin dibatasi…..inilah yang kita harapkan..

    Tentang kewajiban pendaftaran HP, maaf saya kurang paham pak, jadi tak berani jawab. Kalau di Bank, ada kewajiban untuk mengecek alamat nasabah penyimpan dana dan peminjam dana. Jika sampai alamat palsu, dan terjadi sesuatu, maka aparat yang bertanggung jawab bisa kena sanksi hukum.

    Salam …

  36. Salam,
    Terima kasih atas jawabannya.
    Maksud saya adalah rekening simpanan bu, lengkap ceritanya begini; saya adalah nasabah sebuah bank X yang melakukan transaksi dengan klien saya yang merupakan nasabah bank y. Dalam transaksi dengan klien saya, ada kesalahan dari bank y yang mengakibatkan terjadi 2 kali kirim pembayaran. Tanpa sepengetahuan saya (secara tertulis) bank X memblokir uang sejumlah 1 kali kirim tersebut. Apakah hal ini bisa dibenarkan bu? Setahu saya yang bisa memblokir hanya BI. Terima kasih.

  37. Iskandar Z,

    Sesuai pasal 1 ayat 28 Undang-undang no.10/1998, berbunyi sebagai berikut:

    Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya.

    Jadi, yang terkena tindak pidana terkait dengan rahasia Bank adalah orang yang membocorkan dana simpanan nasabah, termasuk identitas nasabah.
    ________________
    Jadi bapak bisa menilai sendiri berdasar uu perbankan sesuai pasal 1 ayat 29 uun 10.1998

    Saya tak tahu persis ceritanya, karena untuk menilai dibutuhkan data yang seimbang, dan dari bukti transfer.

    Jika terjadi kesalahan dalam transfer (Bank Y mengirim 2 kali ke rekening bapak di bank X, pembetulannya harus dibuku kembali….dengan mengembalikan uang sejumlah transfer yang tak terjadi, kembali ke bank Y….dan wajar bank X mengambil dari uang sebesar 1 x tsb untuk dikirim kembali ke bank Y.

    Istilah diblokir saya kira kurang tepat, karena bapak bisa mengambil rekening bapak di bank X, bank hanya mengambil sebesar jumlah yang keliru tadi….dan bukankah itu bukan merupakan hak bapak?

    Jika bapak keberatan, bapak bisa mengajukan keberatan kepada bank X…dan bisa juga melakukan proses gugatan…tapi kan memang sebetulnya hak bapak hanya sebesar transfer 1 kali.

    Pengertian memblokir adalah bila seseorang tak bisa menggunakan rekening tsb, dan ini ada prosedurnya (mohon dibaca kembali pasal pengecualian di atas…pasal 43, 44).

    Mohon maaf jika tak memuaskan, karena untuk bisa menjawab dalam kasus ini, harus ada bukti transfer, dan wawancara dengan kedua pihak (bank X dan Y).

  38. terima kasih sekali atas infonya, kebetulan saya sedang mencari bahan2 buat skripsi saya,dan info disini banyak membantu…
    ^^

    Lia,
    Syukurlah kalau bermanfaat.
    Jika ingin cari data tambahan…bisa lihat di web sitenya Bank Indonesia….bagian peraturan.

  39. Dear all,
    Saya lagi bingung banget dapet tugas dari dosen. Ada pertanyaan yg harus dijawab tapi saya nyari ngalor ngidul blm juga ketemu. Begini pertanyaaan dr si empunya : Apa yg dimaksud dgn terafiliasi dari undang2 perbankan UU bank Indonesia yg sudah diamandemen tahun 1998.
    Saya sangat mengahrapkan bantuan dari temen2 semua. Thanks for your kind attention.

    BR

    Wulan

    Wulan,
    Untuk memahami, jalan satu-satunya tentu saja Wulan harus membaca kedua peraturan tsb dan peraturan lain yang terkait. Dengan memahami dan membaca secara teliti, maka pertanyaan dosenmu akan terjawab. Web site Bank Indonesia cukup lengkap kok….

  40. Terima kasih atas informasi tentang rahasia bank, saya baru tahu.

    Mahmud Firmansyah,
    Sama-sama…

  41. Pro Wulan
    mudah2an belum terlambat, untuk melihat pihak terafiliasi lihat Pasal 1 angka 22 UU Perbankan.
    mudah2an bermanfaat.

  42. [...] Selanjutnya, pada tulisan ini saya hanya membahas Hukum Perjanjian yang perlu diketahui oleh seorang front liners, dan perlindungan konsumen akan disajikan pada tulisan tersendiri. Sedangkan tentang Rahasia Bank telah ditulis pada tulisan sebelumnya. [...]

  43. tolong dibantu ya..masi bingung..
    kira2 masalah apa yg terjadi dalam perkembangan ketentuan rahasia bank,dari informasi yg saya dapat, banyak kepentingan-kepentingan yang belum terakomodasi dalam RB.misal apabila bank atau nasabah bank bersengketa dengan bukan nasabah bank, hal ini blm cukup diatur.
    dalam kepentingan peradilan TUN, peradilan agama dan peradilan militer yg berkaitan rahasia bank juga blm diatur..
    apakah masi ada masalah-maslah lain berkaitan dengan ketentuan rahasia bank tersebut?
    terimakasih ats jawabanny..

    Liacammela,
    Membahas masalah, harus diketahui dulu apa masalahnya, dan menyangkut aspek hukum yang mana. Karena perangkat hukum di Indonesia, bisa berupa KUH Pidana, KUH Perdata, dan kemudian ada undang-undang termasuk sanksinya. Jadi nggak bisa cuma bertanya tanpa melihat masalah, dan dokumen pendukungnya.

  44. bu, kebetulan saya sdg membuat skripsi ttg rahasia bank ini. saya ada beberapa pertanyaan,

    Pertama, kalau BPK sebenarnya boleh tidak menembus rahasia bank dlm rangka audit?
    dari info yg saya dapat, memang dlm memori penjelasan UU 10/98 dikatakan bhw BPK dpt membuka rahasia bank, tapi menurut Pendapat Prof. Sutan Remy penjelasan UU tsb sifatnya tdk mengikat krn hanya bersifat tambahan bukan isi dari UU itu sendiri. sedangkan dlm UU BPK No 15/2006 Pasal 6 ayat (1) UU BPK dikatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Berarti bank yang merupakan bank milik negara boleh diperiksa oleh BPK? saya agak bingung mengenai perbedaan pendapat ini.
    Yang kedua, ttg kewenangan Bapepam dalam pemeriksaan adanya dugaan pelanggaran di bidang pasar modal. seandainya bapepam ingin memeriksa rekening seseorang yang diduga melakukan pelanggaran pasar modal, apakah ini dibolehkan? kalau boleh, apakah berlaku sama juga dgn bank yang bukan bank terbuka, atau bukan bank kustodian atau wali amanat?

    maaf kalau pertanyaan saya panjang..
    terima kasih sekali kalau ibu sempat menjawab
    =)

    Sari,
    Jika masalah uu, baca dulu uu Rahasia Bank dengan teliti, juga uu BPK, serta uu BUMN/Perbankan. Karena hukum sebetulnya juga logika…memang BPK berhak memeriksa BUMN dan ini sudah dilakukan sejak reformasi…dulunya oleh BPKP (inipun juga masih memeriksa).

    Tentang Bapepam, lihat lagi peraturannya…saya tak berani menjawab tanpa baca aturannya, karena bisa berbahaya. Apapun pertanyaanmu, lihat dulu referensinya. Sari, untuk memahami Bank ada berapa jenis, juga lihat uu nya, serta aturan BI, kelihatannya Sari masih belum jelas. Dan terus terang, untuk menulis skripsi atau TA, bukankah ada pembimbing yang mempunyai keahlian dibidangnya. Saya kira Sari akan lebih baik sering diskusi…hehehe…bukan tak mau jawab, tapi kalau saya pembimbingnya, saya juga harus tahu out line makalahnya, dan referensi yang digunakan…jadi memang jadi sulit untuk menjawab disini, karena saya sendiri tak punya arsip uu Bapepam, dsb nya.

  45. makasi sebelumnya atas jawaban ibu..

    mengenai masalah-masalh dalam pelaksanaan rahasia bank, yang saya tanyakan sebenarnya, apakah menurut ibu, dalam perkembangn setelah adanya UU no. 10 tahun 1998, yang didalamnya juga diatur rahasia bank, terdapat masalah2 yang belum terakomodir baik dalam undang2 tsb?
    misal yang saya sebut di atas salah satunya bhw dalam peradilan TUN, Peradilan agama dan militer yang berkaitan dengn masalah rahasia bank, tidak termasuk dalam pengecualiannya..
    apakah selain hal tersebut ada lagi?
    terima kasih ibu, kalo sebelumnya membingungkan..

    Lacamme,
    Kenapa bukan anda sendiri yang mempelajari, apakah ada peraturan yang bertentangan? Kalau tertarik, berarti Lacamme dari Fak Hukum…lha saya bukan dari latar belakang hukum. Bagi saya, jika saya bekerja di Bank, saya mengenal peraturan yanag terkait dengan Bank, jika belum mengerti, saya akan diskusi dengan Divisi Hukum…ini beda jika saya sendiri memang dari latar belakang ilmu hukum. Masalahnya saya tidak bekerja di Bank….

  46. mohon maaf. salah tulis..

    *terima kasih ibu, mohon maaf kalo sebelumnya membingungkan..

  47. terimakasih atas masukannya..

  48. Well…… tertarik sekali membaca ulasan panjang lebar dan tanya jawabnya juga hidup
    ibu, saya seorang penyidik polisi. memang apa yang diatur dalam uu perbankan /perubahnnya adalah suatu kaedah yang harus di patuhi, termasuk tata cara bagi penyidik untuk membuka/meminta identitas nasabah. TAPI…itu butuh waktu. kalau di Jakarta/ibukota provinsi mungkin s/d 2 minggu kelar (itupun harus di iringi terus oleh pemohon/subjek perkara)…tapi kalau yang di daerah nan jauh disana…WOWWW..bisa 2 bulan baru turun data yang kita minta bu…..THIS IS REAL…..harus di buat mekanisme singkat bu. saya kasiahan dengan orang yg jadi korban bu, sudah uangnya ditilep sama penipu….minta data lansung gak boleh…..masih nunggu lagi…..UU 1998 saya yakin di buat dengan kepentingan politik tertentu (tampa menyampingkan kepentingan publik)….

    Anis,
    Saya dulu pernah mendapat pelatihan dari reserse polisi, bagaimana mengenal orang yang mencurigakan…walau dari semua dokumen terlihat oke semua. Pelatihan seperti ini perlu, sehingga perbankan bisa mengantisipasinya. Masalahnya penipuan melalui ATM, dan tidak melalui counter, saat dilaporkan, uang yang di rekening sudah ditarik oleh empunya. Memang perlu pembenahan di segala bidang, juga agar pembuatan KTP dilakukan secara benar, karena seringnya juga karena KTP asli tapi palsu. Jadi saat dilacak, orangnya ternyata tak bertempat tinggal sesuai KTP.

  49. ulasanya bagus sekali bu , tetapi saya berpendapat agak beda dengan ibu , terutama berkaitan dengan rahasia bank bagi mantan nasabah
    1. pasal 1 ayat 28 dijelaskan bahwa Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya .
    2. Pasal 1 ayat 17 dijelaskan bahwa , nasabah peyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya dibank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjajian nasabah dengan bank .
    3. pasal 1320 KUHperdata , tentang syarat sahnya perjan jian dan batalnya perjajian .

    Mengacu hal tersebut maka terhadap identitas mantan nasabah tidak masuk dalam RAHASIA BANK .

    terima kasih mudah – mudahan bisa menjadi pertimbangan para pemerhati perbankan dan para praktisi .

  50. thanks buat infonya tentang perBankan. jd, saya sama Agus…..sss bisa tahu dikit lebih banyak tentang perbankan. he….he,..

  51. bagaimana dengan nasabah/debitur kredit yang terkait dengan permasalahan pidana maupun perdata
    apakah dapat diberikan data2 nasabahnya, mengingat uu no 10 tahun 1998 hanya menjelaskan permasalahan simpanan, sedangkan kategori simpanan hanyalah dapat didefinisikan dengan tabungan;
    bagaimana pendapat saudara mengenai permintaan dat-data menyangkut permasalahan kredit debitur oleh pihak2 penegak hukum tanpa surat izin pemimpin bank indonesia?
    terima kasih…/

  52. Dear Ibu Edratna,

    Ibu saya Indah Saraswati,
    aku juga pernah menulis ttg hal ini sebelumnya bu untuk belajar saya dan kebetulan waktu itu saya diminta riset tentang larangan pemberitahuan data nasabah, tp kemudian timbul pertanyaan untuk saya bu, kalau misalnya ada Bank yang memiliki kepemilikan saham sebanyak 99 % didalam suatu Lembaga Keuangan Non Bank (dalam hal ini Lembaga Pembiayaan) boleh atau tidak Bank tersebut meminta data nasabah dari Lembaga Non Bank tersebut. karena pengecualian untuk dapat memberitahukan data nasabah hanya terbatas seperti yang tercantum dalam pasal 41, 41a, 42, 43, 44, dan pasal 44a. waktu itu aku sudah riset ke Bank Indonesia juga mereka mengatakan kalau kembali pada UU perbankan dan BI sendiri tidak mengeluarkan peraturan tentang hal tersebut.
    mungkin ibu bisa membantu memberi informasi untuk saya.
    Terima Kasih ya bu.

    Rgds,

    Indah Saraswati

  53. makasih, buat infonya ya,
    kebetulan saya lagi membahas permasalahan yg berkaitan dengan perbankan, hanya saja bank syariah, dengan adanya wacana dari ibu, membantu saya untuk menambah data dan literatur yang saya butuhkan, thank’s 4 all mam

  54. maksih buat ulasan yang menarik.
    dari tanya jawab seputar rahasia data keuangan dan hal2 lain dari nsb, seolah2 tanggung jawabnya HANYA ada pada perbankan dan pihak terafiliasi saja, bagaimana kalau data nsb itu dibocorkan oleh pihak2 diluar perbankan, dalam hal ini pihak2 yang memiliki kewenangan sesuai uu untuk mengakses informasi data keuangan nsb misalnya pihak penyidik atau pihak lain, salah satu contoh, uu 25 thn 2003 tentang tindak pidana pencucian uang psl 13 menyebutkan penyedia jasa keuangan (perbankan) WAJIB menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan; dan txn keuangan yg dilakukan secara tunai dlm jumlah kumulatif 500 jt kepada PPATK. Sehingga sangat dimungkinkan data keuangan nsb disalahgunakan oleh pihak2 diluar perbankan. Mohon penjelasan!!

  55. Terima kasih atas ulasannya…bisa untuk tambah wawasan, sukses s’lalu to Ibu

  56. Terima kasih atas ulasannya, dapat menambah wawasan saya. Terima kasih, bu. Semoga sukses selalu

  57. Thank you ibu….
    atas postingannya, moga menjadi ilmu yang bermanfaat…
    selain ilmu saya nambah, bisa juga untuk bahan menghadapi ujian nih…

  58. boleh tanya bu,, dalam pembukaan rahasia bank pd tiap bank berbeda krn tidak ada regulasi khusus dari BI sendiri sbg otoritas tertinggi. contoh jk terjadi suatu pembukaan rahasia bank disuatu bank terdapat nasabah yg telah meninggal dunia dan ahli warisny ingin membuka rahasia bank tersebut.. sesuai dengan syarat ketentuan yg diatur bank tersebut tetapi telah terjadi pembukaan rahasia bank tersebut oleh orang lain dengan syarat dan ketentuan yg sama pula. yg jadi pertanyaan berikutnya dapatkah itu disebut keteledoran dari bank walau simpanan nasabah yg telah meninggal dunia tersebut masih ada.

    Aturan nya adalah UU Perbankan, uu konsumen, juga KUHP.
    Saya tak bisa jawab karena tak melihat file nya.

  59. numpang tanya bu, mengenai manajemen sistem keamanan bank yg saya ketahui ada 3, asset (fisik), personel, dan informasi (data).
    Jika kita ingin melakukan evaluasi sistem keamanan (sebagai pihak luar), selain rahasia mengenai nasabah dan simpanan, apakah ada hal-hal lain yang dapat dirahasiakan oleh Bank? misalnya informasi rekruitmen dan prosesnya, masalah hukum yang pernah dihadapi, dan struktur beserta SOP yang diterapkan dalam bank tersebut. (kaitan dengan keterbukaan informasi publik, apa saja yang wajib dijawab kalo diminta infonya).
    mohon pencerahan

  60. terimaksih ibu semua pendidikan nya tentatang rahasia bank, jadi ilmu saya sedikit bertambah ni, hehehe….
    tapi ibu saya masih sedikit bingung dengan teory absolut dan terory nisbi rahasia bank.berarti ketentuan rahasia bank ini apa masih bisa disebut berlaku Absolut/ multak? mengingat bank masih diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya untuk kepentingan negara??

    terimaksi bu, mohon penjelasannya.

    Saya tak bisa menjawab pertanyaan disini, karena memerlukan latar belakang yang panjang….silahkan pelajari ketentuan tentang Bank, di uu Perbankan, juga peraturan-peraturan yang bisa diakses dengan lebih mudah melalui internet.

  61. terima kasih ibu buat informasinya. saya sebagai calon praktisi keuangan syariah merasa terbantu dengan artikel ini

    Sama-sama

  62. […] http://edratna.wordpress.com/2008/01/09/apa-yang-perlu-diketahui-dari-rahasia-bank/ […]

  63. Dear Bu Edratna, sy sgt tertarik sekali dg artikel ibu dan sy ingin tanyakan adalah apakah dokumen bank lainnya yg tdk ada hubungannya dg keterangan nasabah dan simpanannya termasuk juga masuk dlm kategori rahasia bank? Dokumen tsb spt data keuangan, profile bank, pencapaian bank…
    karena sy bekerja di bank bagian MIS data…dan utk lbh berhati-hati

    Terimakasih

    Salam

    djito


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 211 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: