Oleh: edratna | Maret 27, 2008

Setelah pensiun, malah harus membayar pajak lebih banyak?

Awal Maret 2008 saya sudah diingatkan seorang teman, bahwa nantinya setelah pensiun, harus membayar pajak kurang bayar. Waktu itu saya tak terlalu memperhatikan ucapannya, maklum dia mantan petinggi di Bank BUMN terbesar di Indonesia. Dan selama ini saya menerima gaji ataupun pendapatan lain sudah berupa final, alias telah dipotong pajak.

Saya mulai pensiun awal Nopember 2007, dan seperti pengalaman teman-teman, uang pensiun diterima terlambat pada awalnya, karena masalah administrasi. Saya dan suami melaporkan SPT sejak tahun 1984, sebelum si bungsu lahir dan kontinyu sampai saat ini. Dan karena pemotongan pajak penghasilan di kantor telah tercatat dengan rapih, biasanya pada akhir form SPT selalu tertulis nihil.

Pendapatan pensiun sangat kecil, jauh dibanding saat masih aktif, apalagi saat masih aktif selain gaji bulanan masih ada tambahan lainnya, seperti tugas luar, seminar baik di dalam negeri maupun di luar negeri, bonus, insentif dan lain-lain, yang penerimaannya selalu sudah dipotong pajak. Menurut saya Masa Persiapan Pensiun (MPP) selama setahun, dimana kita sudah tidak aktif bekerja tapi masih mendapatkan penghasilan, merupakan masa transisi agar seseorang mulai mengatur kehidupannya, yang sangat berbeda dengan saat masih bekerja aktif. Syukurlah, tak terjadi perubahan dalam kehidupan kami sekeluarga, karena kami sekeluarga sudah berhemat sejak lama, sejak si sulung meneruskan kuliah di kelas int’l, apalagi kemudian si bungsu juga melanjutkan kuliah di kampus “Gajah Duduk” Bandung.

Saya hanya membaca Peraturan Dana Pensiun, pada pasal 35 tertulis “Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Manfaat Pnesiun menjadi beban Dana Pensiun” Berdasarkan hal tersebut, saya berpikir bahwa urusan pajak telah beres, dan saya hanya melaporkan SPT tahun 2007 seperti biasanya alias NIHIL.

Tapi apa yang terjadi? Uang pesiun saya sangat kecil, oleh karena itu setiap bulan dipotong sesuai peraturan pajak (PPh pasal 21) yang besarnya 5 persen, sehingga dua bulan berturut-turut saya menerima pensiun dengan potongan pajak 5 persen. Padahal sesuai peraturan perpajakan, seharusnya semua pendapatan disetahunkan lebih dulu. Dari hasil perhitungan ulang, saya dan suami bahkan sempat diskusi dengan bapak Agus Setiawan, yang banyak menulis buku tentang pajak dan menjadi pengajar diberbagai institusi dengan keahlian bidang pajak, untuk mendiskusikan hal ini (makasih pak Agus). Hasilnya, saya tetap harus membayar, karena uang pensiun saya selama dua bulan, jika digabung dengan penghasilan selama bulan Januari s/d Nopember 2007, maka saya terkena pajak 35 persen.

Rasanya berat sekali dan membuat lemas, apalagi saya tahu belum semua warga negara di Indonesia yang pajaknya dipotong perusahaan melaporkan SPT nya, karena beranggapan perusahaan telah memotong pajak secara final. Tapi suami menyadarkan saya, bahwa apapun kalau sudah peraturan harus ditaati, semoga Allah swt memberikan rejeki yang banyak sebagai penggantinya. Terasa berat, karena awal tahun ini saya telah keluar biaya banyak sekali, dan tidak menyiapkan cadangan untuk tambahan pajak. Di satu sisi ini merupakan pembelajaran bagi saya, bahwa perencanaan cash flow saya selama setahun ternyata masih ada pengeluaran yang cukup besar, yang belum diperhitungkan.

Sekarang saya harus mulai mencadangkan uang setiap bulan, karena siapa tahu dari Dana Pensiun pemotongan pajak saya masih 5 persen setiap bulan, karena pada akhir tahun 2008 secara total penghasilan saya terkena pajak 15 persen.

About these ads

Responses

  1. tahun ini pertama kalinya saya ngisi spt bu, padahal mulai kerja dari tahun 2001 :D

    Iway,
    Kalau BI saya kira hitungannya telah benar, tapi sebaiknya Iway tetap harus mempelajari aturannya, dan setiap tahun berubah….tapi ada kok petunjuk pelaksanaannya.
    Bagi saya, menjadi tantangan untuk mempelajari pajak dan permasalahannya…..jadi beli berbagai macam buku tentang pajak….

  2. Semoga dimudahkan rezeki oleh Allah dari pintu yang lain ya, Bu :)

    Dilla,
    Saya juga berdoa seperti itu, karena yang penting itikad nya baik dan mengikuti peraturan perundang-undangan.

  3. Wah salut buat Bu Edratna yang konsern untuk menghitung pajak dengan benar.
    Pemotongan PPh di awal sebenarnya hanya sekedar pembayaran pajak di muka. Perhitungan sebenarnya adalah di SPT Tahunan. Jadi, walaupun semua penghasilan sudah dipotong pajak, tidak menjamin pada akhir tahun tidak ada tambahan kekurangan pajak akhir tahun (PPh Pasal 29).

    Dudi Wahyudi,

    Wahh iya…saya juga tak menyalahkan, karena perusahaan tempat saya bekerja (yang melakukan pemotongan pajak) dan Dana Pensiun adalah dua institusi yang berbeda.

    Bagi saya sebenarnya masih ada keanehan, kenapa dalam mengisi form juga harus mengisi kolom angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya, yang jumlah kekurangan bayar dibagi dengan 12 (jumlah bulan)? Karena penghasilan telah dihitung/diperkirakan di depan, apalagi jika seorang wirausaha kan penghasilannya tak tentu, kenapa tidak tahun berikutnya saja dihitung berdasar laporan keuangannya? Mungkin hal ini ada alasan yang melatar belakangi nya.

    Tapi karena sudah menjadi peraturan, sesuai Keputusan Dijen Pajak Nokep-537/PJ/2000 tentang Penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan dalam hal-hal tertentu, saya tetap mengisi, dan bulan April nanti akan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat WP terdaftar. Karena sesuai pasal 7 ayat 1 yang berbunyi :” Apabila sesudah 3 bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, wajib pajak dapat menunjukkan bahwa pajak penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75 persen dari pajak penghasilan yang terutang yang menjadi dasar perhitungan besarnya PPh pasal 25, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya pajak penghasilan pasal 25 secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar.”

    Dan jelas penghasilan saya setelah pensiun jauh dibawah angka 25 persen dibanding waktu masih aktif, kecuali jika Allah swt memberikan rejeki di bidang yang lain. Tapi apapun, sebagai warga negara, saya tetap patuh pada peraturan, karena pajak yang dibayar oleh warganya akan digunakan oleh pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur dan peningkatan ekonomi masyarakat.

    Btw, pak Dudi kenal dengan pak Agus Setiawan, alumni Stan juga….?

  4. Pajak saya malah dikembalikan tiap akhir tahunnya, utuh gak sesenpun diambil negara, karena saya seorang student.
    Lain halnya jika sudah bekerja disini pajak beserta tetek bengeknya bisa 40-50 % dari gaji.

    Resi Bismo,
    Ario belum ada kewajiban bayar pajak, karena memang belum mendapatkan penghasilan. Di Indonesiapun, ada yang namanya penghasilan tanpa kena pajak, jadi kalau pendapatan kecil, masih di bawah batas PTKP (Penghasilan Tanpa Kena Pajak)…maka yang bersangkutan tak wajib membayar pajak.

  5. hah…kok bayar pajak setelah pensiun gede buanget bu.
    saya blm kepikiran pensiun bu.
    hmm…belum kepikiran sejauh itu sih bu :D

    Malik,
    Peraturan perpajakan membebani pajak penghasilan secara progresif, dari 5 persen, 10 persen, 15 persen, 25 persen s/d 35 persen. Jika masih aktif, saya terkena besarnya pajak 35 persen…namun begitu pensiun, seharusnya hanya kena pajak 5 persen (karena yang saya terima jauh lebih kecil).Tapi karena perhitungan pajak disetahunkan, pendapatan saya selam 10 bulan digabung dengan pendapatan 2 bulan saat udah pensiun, jadinya tetap kena pajak yang 35 persen. Dan karena pemotongan dari kantor pensiun bulanan, maka baru dipotong 5 persen, sehingga kurang bayar.

  6. waduh. saya kurang mengerti.. uang pensiun satu tahun dibayar 2 bulan? kalau seperti itu ya rugi dong, dianggap batas pajak 5%-nya itu per bulan (dibagi 12)…

    Dimasu,
    Maksudnya bukan seperti itu. Saya masih mendapat gaji selama 10 bulan dari Januari s/d Oktober. Pendapatan dari gaji selama 10 bulan ini besarnya termasuk kategori membayar pajak 35 persen (Pembebanan pajak progresif dari 5 persen s/d 35 persen). Sejak Nopember mulai pensiun, dan karena pendapatan menurun (jelas dong, kan ga ada biaya jabatan, dan lain-lain) maka pajak yang dibebankan sebesar 5 persen.

    Peraturan pajak, pelaporannya setiap tahun sehingga pendapatan harus disetahunkan. Jika gaji saya yang 10 bulan ditambah uang pensiun 2 bulan, maka totalnya harus membayar pajak 35 persen. Jadi tak ada yang salah, cuma berbahagia bagi teman yang pensiunnya pas awal Januari, sehingga pembebanan pajaknya telah sesuai dengan yang dipotong oleh Kantor pensiun.
    Tapi setiap kebijakan kan tak dibuat untuk masing-masing individu, dan ini saya mengerti sepenuhnya. Tulisan di atas sekedar “warning” bagi teman-teman, harus mencadangkan biaya pajak jika mau pensiun karena kemungkinan besar harus menambah bayar pajak terutang karena selisih pembayaran tadi.

  7. wah, ternyata dana pensiun masih terkena pajak juga, ya bu.

    Pak Sawali,
    Bagi siapapun yang memperoleh penghasilan, dikenakan beban pajak penghasilan. Namun ini ada batasannya, karena ada juga PTKP (Pendapatan Tak Kena Pajak). Oleh karena itu, uang pensiun tetap terkena pajak, besarnya lebih rendah dibanding saat masih aktif, sesuai besarnya uang yang diterima, karena pajak penghasilan dkenakan secara progresif dari 5 % (untuk penghasilan di bawah Rp.25 juta) sampai dengan 35 persen. Karena pajak dihitung setahun, maka pendapatan yang saya peroleh disetahunkan (gaji saat masih aktif digabung dengan pensiun dua bulan), baru dikenakan pajak…dan semuanya terkena pajak 35%…padahal untuk dua bulan saya hanya dipotong untuk 5 persen….jadi harus membayar kekurangannya.

  8. waduh…kalau begitu musti buka usaha atau mutar uang pd bisnis lain, ya, bu kalau kita ingin tetep sebelum pensiun ?

    Uwiuw,
    Saya awalnya deg-deg an juga, bagaimana nanti setelah pensiun, karena saya melihat ada banyak senior yang terlihat loyo setelah pensiun, tapi ada juga yang tetap terlihat segar. Mereka yang tetap segar, adalah orang-orang yang telah merencanakan pensiun dengan hati-hati, tidak hidup mewah, karena disadari bahwa pensiun merubah semua segi kehidupan. Dan yang harus berubah juga gaya hidup keluarga, yang dulunya punya sopir, mobil dinas, tunjangan jabatan dll…setelah pensiun semua hilang. setelah pensiun harus mau naik angkot, bajay, sesekali taksi (kalau tak bisa nyetir sendiri)

    Syukurlah saya nggak mengalami seperti itu, karena sejak 4 tahun sebelumnya saya telah membuat perencanaan, memang lupa dengan masalah pencadangan pajak. Saat pensiun yang harus dipikirkan adalah kemungkinan sakit yang tak dibiayai perusahaan lagi, sehingga harus mempunyai asuransi kesehatan.

    Kalau bisa menambah pendapatan akan lebih baik, tetapi juga harus dipikirkan pekerjaan apa yang menyenangkan, dan tidak menambah risiko, yang akan mempersulit kehidupan.

  9. haloo Ibu,

    iya gak usah terlalu khawatir nanti pasti ada rejeki nya lagi, bisa lewat apa aja dan melalui siapa aja, bisa lewat aku atau Ari mungkin…
    Kemarin aku malah baru dapat pengembalian pajak yang lumayan bisa disimpan dan dan aku juga sedang hemat besar2an untuk persediaan bawa Ari ke sini.. tahun ini aku juga mau mengajukan biaya penggantian uang kuliah ke kantor karena memang ada program nya bisa diganti sampai 80%… Ibu doain ya semuanya lancar, Ari bisa ke sini sekolah atau bekerja ..

    Lis,
    Iya memang harus ikhlas dan tawakal, semoga nanti dapat rejeki lagi. Karena memang peraturan yang harus dipatuhi…..
    Ari dan saya lagi mengurus perpanjangan dan perubahan alamat pada paspor semoga Ari dapat segera menyusul kesana.

  10. waduh, gitu toh? baru tahu saya. terima kasih, bu.

    Paman Tyo,
    Saya selama ini agak cuek, karena yakin kantor telah menghitung secara benar. Yang terlupakan adalah peralihan dari aktif ke pensiun (padahal ibu saya dulu dapatnya uang pensiun telat 6 bulan), yang mana gaji pensiun kecil sekali, sehingga pembebanan pajaknya turun dari 35 persen menjadi 5 persen. Ternyata untuk membayar pajak harus disetahunkan….lha iya namanya kan laporan pajak tahunan, jadi pendapatan semasa aktif ditambah uang pensiun dua bulan, baru dibebankan pajak…dan ternyata saya masih terkena 35 persen. Akibatnya saya kekurangan bayar pajak….apa boleh buat….

    Memang cukup besar, apalagi likuiditas saya lagi ketat, setelah banyak pengeluaran di awal tahun…tapi karena peraturan, ya harus dipatuhi..semoga Allah swt memberikan rejeki dari tempat lain.

  11. saya juga baru ngisi form ‘aneh’ itu.

    saya ga ngerti apa guna pajak. ga ada perbaikan, yang ada malah ndenger kalo mo kaya mending kawin sama orang pajak. hehehehe

    Mieke,

    Sebenarnya pajak diperlukan untuk pemasukan negara, selain pemasukan devisa dan lain-lain. Dari pajak inilah negara akan membangun infrastruktur, membiayai para pegawainya. Dengan pembebanan pajak yang benar, yang kaya mendapat beban pajak lebih besar (ini telah diatur pembebanan pajak progresif dari 5 persen s/d 35 persen), maka diharapkan ada biaya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin.

    Jadi pajak adalah bagian dari amal kita, untuk membagi pada orang lain. Dan sebetulnya tak perlu pusing, kantor Mieke memotong pajaknya telah benar, namun sebagai warga negara, Mieke tetap harus melaporkan dalam bentuk form SPT…kalau pemotongan dikantor udah benar, hasilnya akan NIHIL. Yang menjadi catatan adalah kalau nanti pensiun pas ditengah tahun berjalan, seperti saya, karena pemotongan pajak didasarkan atas pendapatan pensiun yang memang kecil. Dan karena disetahunkan, maka saya masih terkena pembebanan yang 35 persen, jadinya syok juga harus membayar kekurangan yang sangat berarti bagi saya….tapi tahun depan saya kira nggak akan seberat ini, karena saya lebih concern dan akan memperhatikan berapa kantor pensiun memotong uang pajak bulanannya, apakah sudah sesuai atau belum, dan saya harus siap mencadangkan setiap bulannya.

  12. Wah bu,

    saya baru saja dapat NPWP
    dan bingung sama semua form itu :(

    yah moga-moga rejekinya dateng :)
    (rejeki pasti dateng, tapi rejeki extranya itu loo hehe)

    yah moga-moga uang pajak kita bisa bikin
    negara ini lebih baik ya (kalo itu saya rela)

    Reedler
    ,
    Saya juga rela kok bayar pajak…cuma karena nggak siap (mikirnya udah dipotong oleh kantor, dan yakin potongannya beres seperti selama 23 tahun ini, dan lupa ada peralihan saat waktu pensiun), jadi syok juga karena besarannya sangat berarti bagi saya. Tinggal berdoa, semoga Tuhan membuka pintu rejeki dari tempat lain.

    kalo disalahgunakan ya.. moga2 Tuhan menyadarkan para penyalahguna uang pajak :(

  13. Tahun 1982 dulu saya pernah ngisi SPT, karena kata kantor “PNS yang nggak ngisi SPT pangkatnya nggak bakalan dinaikkan”.

    Sayapun ngisi SPT, seperti persepsi saya. Sampai kantor Pajak Pancoran, oleh pegawai pajak saya malahan dimarah-marahi yang nggak enak banget. Lho sesama PNS kok marah-marah mas ! Tidak sekasar ini memang, tapi kira-kira kata-katanya “Goblok lu ! Ngisi SPT aja nggak becus !!”

    Terus saya pindah rumah, dan sejak itu nggak pernah ngisi SPT lagi. Terus saya sekolah di Amrik, tambah nggak pernah ngisi SPT. Sekembali dari Amrik, nggak pernah ngisi SPT lagi. Saya kerja sebagai PNS dan juga dosen PTS. Dua-duanya bisa dimintai daftar gaji setahun berikut pajaknya (mirip dengan SPT PPh 21 ya).

    Jadi sebenarnya kalau saya mau ngisi SPT, tinggal “copy+paste” dari kedua tempat itu yang pajaknya sudah final. Pajak saya sudah dipotong sama employer (catatan : tapi ama employer dibayarin sesuai jumlah itu atau kagak, walahuallam !). Jadi sisa pajak saya yang belum terbayar adalah nihil ! Itu menurut saya lho !

    Iklan orang pajak bilang begini “ORANG BIJAK, BAYAR PAJAK”..

    Daripada jadi orang bijak, saya lebih seneng jadi orang pinter, jadi kepada orang pajak saya mau bilang begini “ORANG PINTER, BAYAR PAJAK LEWAT EMPLOYER, DAN TIDAK PERLU NGISI SPT SENDIRI, YANG PENTING KAN SUDAH BAYAR PAJAK KEPADA NEGARA”..

    Itulah makanya, jadi orang pajak jangan main bentak-bentak mulu. Orang mau bayar pajak, ngasih duwit, kok malah dibentak..

    Mbentaknya tahun 1982, rasanya telinga masih merah. Padahal ini sudah tahun 2008, 26 tahun kemudian !!!!!

    [Teman saya salah seorang direktur di dirjen pajak, mudah-mudahan nggak baca posting ini ha..ha..ha..looks so stupid, soalnya..]

    Tri Djoko,
    Dulu saya sempat sebel dengan orang pajak, karena cerita seperti itu. Tapi lama kelamaan saya memahami perlunya pajak, kalau kita mengisi SPT dan pemotongan gaji telah benar, sebetulnya tak masalah karena hasilnya akan NIHIL, dan tak perlu membayar lagi. Masalah baru muncul jika ada tambahan pendapatan lagi, yang sumbernya berbeda, karena SPT adalah satu tahun….dan pembebanan pajak secara progresif.

    Sekarang saya memahami, mengapa perlu mengirim SPT walau telah dipotong pajak, karena juga sebagai check and re check…juga ada latar belakang lain. Sekarang saya lihat petugas pajak makin ramah, budaya pelayanan makin digalakkan, walau saya melihat dari tulisan di blog teman-teman, ada juga yang masih kurang simpatik. Kalau ada karyawan pajak yang membaca, malah nggak apa-apa untuk perbaikan pelayanan, jadi kemungkinan memang sosialisasi yang masih kurang.

  14. Sabar bu,
    Sama seperti saya dulu waktu kerja pertama kali di Perancis. Saya sangat kaget ketika diminta bikin cek 5000 FF oleh ex-suami utk pajak. Dia sendiri juga bayar buanyak banget. Padahal saya baru kerja 6 bulan. Sejak saya kerja, pemerintah tidak lagi beri santunan untuk anak saya dan saya harus bayar baby-sitter lagi. Lemes deh rasanya. Ternyata gaji saya + ex-suami + tanggungan 1 anak : lebih dikit dari plafond yg ditentukan.

    Di sini tergantung berapa penghasilan rumah tangga pensiunan itu. Jika lebih dari standar yg berlaku dan tidak ada tanggungan lagi, ya kena pajak.

    Lama-lama juga terbiasa, karena uang pajak itu bener-bener disalurkan kembali ke masyarakat.

    Saya berharap juga pemanfaatan pajak di Indonesia lebih transparan dan berguna untuk bangsa Indonesia.

    Kita harus berterimakasih banyak sama ibu ya!

    Juliach,
    Saya nggak masalah kok mesti bayar, cuma terbiasa enak, maklum karena saat masih aktif langsung udah dipotong dengan presentase yang sesuai. Begitu udah pensiun, dipotongnya sesuai penghasilan yang diperoleh selama 2 bulan, jadi drop banget potongannya, padahal kalau disetahunkan jumlahnya masih mendapatkan persentase pembayaran pajak yang tinggi. Untuk penghasilan setahun lebih dari Rp.200 juta pajaknya 35 persen), sedang di bawah Rp.200 juta secara progresif (dari 5 persen Rp.200 juta pajaknya 35 persen).

  15. Wah bu, makasih banget nih infonya walopun saya belum ngerti benar ttg perhitungan pajak setelah pensiun. Ibu tulis di awal kena pph 5% tp kenapa setelahnya jd 35%? Binun bu… tolong… :)

    Anastasia,
    Sesuai ketentuan, pajak dibebankan secara progresif, dari 5 persen s/d 35 persen.
    Untuk pendapatan dibawah Rp.25 juta pajaknya 5 persen, meningkat bertahap, sampai Rp.200 juta. Di atas Rp.200 juta harus membayar pajak 35 persen.

    Tentu saja, penghasilan pensiun sangat sedikit (tak ada tunjangan jabatan, tunjangan kendaraan, listrik, air, gas, tunjangan perumahan, bonus dll), sehingga beban pajak rendah….diperkirakan hanya 5 persen. Padahal kalau penghasilan disetahunkan, maka penghasilan tadi totalnya masih terkena beban pajak 35 persen, …padahal kantor pensiun memotongnya hanya 5 persen (wajar karena institusinya berbeda). Oleh karena itu, wajib pajak harus menambah lagi pembayarannya. Tak masalah, cuma karena belum diperkirakan, agak kaget juga karena biayanya cukup berarti. Tapi tahun depan pasti tak mengalami seperti ini, karena bisa dicadangkan setiap bulan.

  16. Bu Edratna, saya pekerja swasta. Biasanya pensiun/pesangon diberikan sekaligus (tidak tiap bulan), dus telah dipotong pajak. Lha nanti apa setelah nggak kerja apa ditulis di kolom pekerjaan bebas. Itu apa masih harus mbayar pajak juga?

    Simbah
    ,
    Pada dasarnya pajak pendapatan, jika pemberi kerja nya memahami, telah langsung dipotong dari gaji yang dibayarkan. Besarnya potongan pajak juga tak sama, tergantung dari besarnya pendapatan. Makanya ada pemberian tahuan SPT, disitu kita menulis berapa yang kita peroleh selama setahun, dan berapa besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar, didasarkan atas besarnya penghasilan setahun yang diperoleh. Jika suatu perusahaan rugi, tentu saja tak membayar pajak.

  17. Katanya di akhir tahun, pajak yang dianggap terbayar berlebihan pada setiap bulannya bisa direstitusi.
    Prakteknya saya kurang tau, apakah restitusi itu gampang prosesnya atau mbulet.

    Karena saya belum pensiun, pph diurus kantor, ntar kalo udah pensiun ya ada masalah kaya ibu. Lihat ajalah nanti beberapa tahun lagi.

    Togarsilaban,
    Permasalahan disebabkan perbedaan prosentase pemotongan, yang setelah disetahunkan menjadi melebihi kriteria prosentase pemotongan pajak.

  18. Boleh minta tolong gak???
    Begini, misal saya mendapat pensiun Rp 289.352.557,- yang dibayarkan secara langsung dan itu sudah netto? Jadi pajak pensiun saya dibayarkan perusahan.
    ah mohon dihitungkan beserta rumus/formulanya berapakah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan atas pensiun saya?
    Terima kasih

    Gus Tomo,
    Maaf saya seorang ibu dan bukan bekerja di kantor pajak. Jika ingin menanyakan masalah perpajakan, lebih tepat pada mbak Triyani (http://triyani.wordpress.com)

  19. [...] SPT dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta Selatan. Sebagaimana pernah saya tulis disini, bahwa karena pensiun saya per 1 Nopember 2007, maka untuk SPT tahun 2007 saya harus membayar [...]

  20. ini tho yang ibu ceritain waktu itu… :D makasih bu.. malah jadi humas buat ditjen pajak.

    @ Tri Djoko
    jadi malu pak.. tapi dah lama kok pak kejadiannya. istilah kita itu jaman jahiliah, sekarang dah jaman syariah. beda jauh.

    @ all
    pajak udah terbuka, bagaimana dengan kita?
    (numpang iklan bu :D )

  21. [...] KPP Pratama Jakarta Selatan Pada postingan sebelumnya, saya menceritakan bagaimana pada saat pensiun, saya justru membayar pajak lebih besar. Hal tsb [...]

  22. [...] adalah batas akhir pembayaran Pajak Penghasilan, dan untuk pertama kalinya saya harus membayar kekurangan pajak, sehingga prioritas pemikiran saya kearah [...]

  23. Apa ada tip menghadapi pensiun, bekerja sebagai apa sebaiknya

    Bambang Triono,
    Saya sudah memposting tulisan tentang apa yang sebaiknya dilakukan setelah pensiun

  24. bu, bukannya ngitung pajak tuh, dengan hitungan berlapis? jadi kalo PKP 100 juta rupiah, hitungannya : lapisan pertama 5% x 25 juta, lapisan kedua, 10% x 25 juta, lapisan ketiga 15% x 50 juta. jadi bukan 15% x 100 juta.

    Ucil,
    Perhitungannya memang seperti itu…baca lagi tulisan di atas. Sebabnya yang menghitung dua instansi berbeda, sehingga kalau digabung menjadi ada kekurangan bayar.

  25. Mav bu,
    sya btuh pendapat ibu buat tugas paper saya,
    jadi menurut pengetahuan dan pengalaman ibu suami dan tmen2 yang sering jadi masalah dalam masa transisi aktiv ke pensiun itu apa?

  26. Menarik sekali Bu,
    Terima kasih informasinya. Saya jadi terbuka sekali. Tapi ada satu hal yang mengganjal. Mengenai DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan). Bagaimana mungkin dana yang kita sisihkan untuk pensiun dari jerih payah kita masih juga dikenakan pajak sebesar 20%. Seharusnya pemerintah bisa melihat bahwa dana pensiun kelolaan masyarakat ini sudah dinikmati oleh pengelolanya. Bagaimana masyarakatnya bisa membangun jika diperas habis2an.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 203 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: