Oleh: edratna | Juli 23, 2008

Cara merubah PBB menjadi atas nama pemilik baru

Sejak awal memiliki rumah yang berasal dari KPR/BTN, pemilikan sertifikat, dan surat-surat lain yang berkaitan (PBB, telepon, listrik dan PAM) semua telah di atas namakan nama pemilik (saya atau suami). Saya dan suami bermimpi ingin mempunyai rumah di kota Jakarta, walaupun kecil, selain untuk memudahkan pekerjaan, juga bisa menampung sementara keponakan jika sedang mencari pekerjaan di Jakarta.

Pengalaman saya, setelah lulus S1, diperlukan mempunyai tempat sementara agar kita bisa mencari pekerjaan. Namun mendapatkan rumah di Jakarta yang sesuai selera dan kemampuan keuangan ternyata tidak mudah. Syukurlah saya punya sahabat, yang sudah seperti kakak sendiri, yang mendorong saya untuk mencari rumah di Jakarta, agar anak-anak saya, atau keponakan tidak sulit jika bekerja di Jakarta. Masalah nantinya ingin kost di dekat kantor, sebagai tahap awal dalam pencarian pekerjaan, mempunyai orangtua atau saudara yang dapat dinunuti sementara, akan sangat menolong, apalagi jika keuangan terbatas. Gara-gara teman ini saya terdorong untuk keliling di daerah Jakarta Selatan untuk mencari rumah sesuai keuangan dan keinginan kami sekeluarga. Mengapa di Jakarta Selatan? Sejak akhir 83 kami tinggal di rumah dinas di Cipete Selatan, anak-anak sekolah SD-SMA di Jakarta Selatan, sehingga kami merasa menyatu dengan lingkungan Jakarta Selatan. Setelah berpuluh rumah dilihat, dan nyaris frustasi, saya mendapat pilihan di daerah Cilandak.

Setelah memberikan uang tanda jadi, secara paralel suami mencari informasi ke kantor BPN dan kota madya DKI, apakah sertifikat tanah tersebut memang benar, dan lingkungan tempat tinggal untuk rumah/bangunan yang akan kami beli tak termasuk jalur hijau, serta bagaimana rencana tata ruang DKI kedepannya. Setelah semua beres, maka suami baru mendesain rumah sesuai keinginan anggota keluarga, serta memperkirakan berapa kebutuhan biayanya. Setelah dilakukan akte jual beli dan perubahan SHGB atas nama saya, selanjutnya diurus menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama saya. Mengapa harus Sertifikat Hak Milik? Saya tak ingin anak-anak nanti menjadi repot, saya telah melihat beberapa pengalaman teman, yang pada saat usahanya menurun dan kepala rumah tangga (yang juga sebagai penanggung jawab keuangan karena isteri tak bekerja) menjadi sakit sampai meninggal, keluarga tak memahami masalah-masalah ini, dan membuat HGB nya jatuh tempo. Apabila SHGB jatuh tempo dan belum diperpanjang, nilai jual obyek tanah/bangunan akan menjadi turun.

Berdasarkan pemahaman di atas, kami memprioritaskan dulu masalah balik nama SHGB dan kemudian dijadikan SHM, agar anak-anak nantinya hanya tinggal membayar PBB (Pajak Bumi Bangunan). Setelah itu baru memikirkan membangun rumah yang ternyata juga memerlukan waktu lama, dan walau rumah belum selesai benar, kami mulai menempati rumah tersebut. Akhir Maret adalah batas akhir pembayaran Pajak Penghasilan, dan untuk pertama kalinya saya harus membayar kekurangan pajak, sehingga prioritas pemikiran saya kearah ini.

Pada bulan Mei 2008, setelah urusan pajak penghasilan beres, barulah saya mulai memikirkan dan merapihkan dokumentasi, termasuk balik nama PBB atas nama pemilik lama ke atas nama saya. Dan untuk proses perubahan nama PBB dari pemilik asal ke nama saya, maka saya mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cilandak, yang menjelaskan mengapa diperlukan perubahan nama atas nama saya, serta pertambahan luas bangunan setelah direnovasi, disertai lampiran sebagai berikut:

  1. Copy KTP
  2. Surat Pernyataan pemilik lama (yang menjual tanah/bangunan pada saya), diketahui oleh Ketua RT/RW.
  3. Surat keterangan Lurah
  4. Copy akte jual beli notaris dari pemilik lama ke pemilik baru
  5. Copy Sertifikat Hak Milik atas tanah/bangunan
  6. Copy perolehan hak, diketahui notaris, yang merupakan surat setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB)
  7. Copy IMB beserta gambar bangunan
  8. Denah lantai riil setelah bangunan jadi, berikut perhitungan luasnya
  9. Copy bukti SSP (Surat setoran Pajak) untuk PPN Kegiatan Membangun sendiri
  10. Copy SPT PBB 2008 dan copy STTS-PBB yang diserahkan pemilik lama kepada pembeli
  11. Copy Bukti Pelaksanaan Mendirikan Bangunan, lengkap dengan tanda tangan pejabat pemeriksa pada setiap tahapan pekerjaan, sejak pekerjaan persiapan, pekerjaan pondasi, pekerjaan bagian atas bangunan, pekerjaan instalansi dan perlengkapan bangunan.
  12. Copy surat laporan ke kantor Pelayanan Pajak, bahwa akan melaksanakan renovasi sendiri rumah, yang dilengkapi dengan: a) Copy IMB, b) Copy sertifikat Hak Milik, c) Copy NPWP, d) Copy rencana gambar bagunan dan detail luas bangunan, e) Rencana anggaran biaya pembangunan rumah. Surat laporan tersebut telah ditandatangani pejabat pajak, beserta cap Kantor Pelayanan Pajak.

Setelah memasukkan surat tersebut, yang diterima oleh petugas counter di KPP Jakarta Cilandak, saya diminta meninggalkan telepon rumah dan handphone. Seminggu kemudian yang bertugas sebagai AR (Account Relationship ?) menilpon, agar saya memberikan tambahan dokumen, riwayat tanah sejak nama pemilik awal menjadi atas nama saya, karena saya membeli dari pak B, yang tak sampai setahun dijual kepada saya, sehingga nama pemilik masih atas nama pemilik sebelum pak B. Pada saat saya dan suami datang ke Kantor Pelayanan, ternyata mbak A yang menilpon sedang tugas luar dan staf yang ada tak berani menerima tambahan file, karena kawatir terselip, namun saya diberi nomor handphone mbak A untuk janjian waktunya. Akhirnya minggu depannya saya datang ke kantor Pajak, dan bisa diskusi di ruang konsultasi, yang dibatasi oleh kaca transparan sehingga yang diluar maupun didalam ruangan tetap dapat saling melihat. Mudah2an urusannya sudah selesai, karena dokumen yang ada menurut mbak A dirasa telah cukup.

Seminggu yang lalu saya mendapat telepon dari Kantor pajak, bahwa balik namanya sudah selesai, saya dipersilahkan langsung menghubungi counter untuk membayar. Karena sibuk, maka baru hari ini saya ke kantor pajak, membayar kekurangannya (karena PBB tahun 2008 telah saya bayar, dengan kondisi bangunan masih sesuai yang lama, sehingga jika disesuaikan untuk bangunan setelah renovasi, masih kekurangan membayar). Saya langsung pergi ke counter, mbak yang melayani mengecek dari file tanda terima yang saya bawa, dan setelah itu saya langsung membayar kekurangan PBB. Seluruh pelayanan tak sampai 30 menit.

Semoga pelayanan di Kantor Pajak ini terus ditingkatkan, memang masih ada kekurangan di sana sini, namun perbaikan yang terus dilakukan akan membuat waganegara Indonesia bersedia membayar pajak, dan berurusan dengan Kantor Pajak bukanlah menakutkan, karena semua bisa didiskusikan dan sesuai peraturan. Kita memahami bahwa pembayaran pajak sangat diperlukan untuk membangun negara ini.

About these ads

Responses

  1. sip.. tak copy nih bu, buat referensi kalau ngurus surat2 rumah kelak. :D

    *tapi rumahnya masih nyari hehe

    Trian,
    Silahkan…..cari rumahnya ngajak calon, karena yang akan menempati berdua kan?

  2. berguna sekali nich, untuk referensi dimasa yg akan datang….

    Resi Bismo,
    Betul…..dokumen mesti rapih….biar memudahkan…

  3. Senang mendengarnya, rasanya hampir semua urusan Ibu lancar. Bu, ada teman yang membutuhkan artikel ini, mohon ijin meng-copy-nya :D

    Yoga,
    Silahkan….

  4. sampai sekarang rumah yang saya masih atas nama pemiliki sebelumnya, bu. kadang2 kepikiran juga utk segera balik nama, tapi kalau lihat prosesnya yang terlalu berbelit-belit kok jadi ogah2an juga nih, bu, hehehehe :lol:

    Sawali Tuhusetya,
    Sebetulnya sederhana kok pak. Saya agak berbelit, karena rencana cuma renovasi, ternyata harus dirobohkan semua….jadi membangun baru. Jadi selain perubahan (balik nama) juga ada perubahan dan tambahan bangunan, makanya pake IMB dsb nya.

  5. Setidak2nya menghitung PBB jauh lebih ‘sederhana’ dibandingkan menghitung Pajak Penghasilan. hehehe…..

    Yari NK
    ,
    Sebetulnya kita tak perlu menghitung PBB karena sudah merupakan ketetapan,…yang ribet selain balik nama, juga ada perubahan/tambahan bangunan, sehingga perlu IMB.
    Pajak penghasilan, karena sudah dibayar kantor sebetulnya sederhana, sekedar melaporkan melalui form SPT, tapi karena ada perubahan besarnya pajak yang dibayar, antara masih aktif dan pensiun, menjadi kurang bayar. Ini akibat penghasilan dianualkan selama setahun, jadi jumlah penghasilan digabung….potongan pajak yang selama masih aktif sebesar 35% menjadi 5 % setelah pensiun (lha iya kan berkurangnya banyak)…padahal kalau disetahunkan, tetap masih memenuhi kriteria 35 %. Tapi tahun 2008 tak akan ada masalah, karena tak ada perbedaan potongan.

  6. mungkin setidaknya kita harus menyisihkan waktu ya bu melihat kepada persyaratannya yang banyak itu, tapi memang perlu di baliknama ya……….karena sampai saat ini PBB, listrik dan telepon saya semua masih nama pemilik lama bu.

    Tini,
    Seharusnya syarat itu sederhana kok, bukankah saat beli rumah kita juga ada berbagai persyarata. Apalagi PBB, mereka akan check apakah pajak jual beli rumah telah beres, dan telah disetor ke kantor pajak….dan apakah benar kita pemilik sah atas tanah bangunan tsb.

    Tapi benar, kita harus menyisihkan waktu….

  7. Jadi seneng membacanya, PBB rumah ibu sudah rampung, jadi tambah lega karena satu urusan sudah selesai. Memang ndak terlalu rumit kok ngurus PBB apalagi Kantor Pajak sudah mulai berbenah.

    Inos,
    Betul….rasanya lega…..

  8. wah informasinya berguna sekali bu, terimakasih atas sharingnya.

    Pimbem,
    Sama-sama

  9. minta ijin copy-paste Bu :D
    hal2 sederhana yang bisa membuat rumit karena ketidaktahuan *juga kemalasan ngurus sendiri*

    Tomy,
    Silahkan….

  10. wah artikel yang sangat berguna nih mbak, copas boleh gak ya? tengak-tengok dulu hehehe

    Pakansi,
    Silahkan…syukurlah kalau berguna…

  11. makasih lagi ya bu .. :D

    Nindityo
    ,
    sama-sama….

  12. Kalau lihat di tagihan PBB disebutkan, nama di PBB tidak menyatakan kepemilikan atas obyek pajak. Jadi, sampai sekarang tagihan PBB saya masih atas nama pemilik lama. Kalau tidak dirubah, apa ada konsekuensi yang berat? Soalnya yang penting kan, SHM nya atas nama saya. Kalo masalah tagihan PBB, tagihan listrik, dan tagihan air, saya biarkan atas nama pemilik lama biar ngga repot ngurusnya.

    Iwan Awaludin,
    Sebetulnya sampai saat ini aturannya tak masalah, cuma karena saya semakin tua, saya lebih baik membereskan administrasi untuk memudahkan anak-anak nantinya…..

  13. Ibu saya seneng sekali membaca artikel ini, dan ingin sedikit berkonsultasi kepada ibu, krn kebetulan saya baru membeli tanah dan akan membuat pbb atas nama saya, saya membayar orang untuk mengurus AJB + SSB dan PBB, tetapi untuk saat ini mereka hanya memberikan AJB asli saya, dan bukti SSBnya katanya ditahan dikantor pajak krn menunggu surat dari kelurahan yaitu M1 untuk mengurus PBB, padahal yang saya lihat artikel diatas mengatakan hanya copy ssb, tetapi kok saya tidak menerima salinannya yach bu? apakah saya dibohongi oleh makelar tersebut yach bu? krn saya sudah kasih dana untuk membayar ssbnya.
    terima kasih

    Sebaiknya ditanyakan sendiri langsung ke Kantor Pajak, apa persyaratannya….maaf, saya selama ini senang mengurus sendiri (tak pernah mau melalui makelar), walau repot, namun menjadi tahu aturannya…dan pegawai kantor pajak dengan senang hati maumembantu kok. Coba tanyakan saja ke sana….

  14. Izin copy ya bu….kebetulan baru beresin KPR, jadi mau urus dokumen rumah menjadi atas nama sendiri…

    Silahkan

  15. Menarik infonya.
    Setahun lalu barusan beli rumah second. Aslinya sih tipe 66 tapi ama pemilik lama sudah direnov perbesar.
    kalo saya ingin balik nama PBBnya, kira kira ribet g ya bu ???
    pengennya sih biar aja tetep dianggep tipe 66. toh kalo mau dijual orang liatnya fisik bangunannya bukan yang ada di PBB. (bukannya pengen bayar murah tapi males dengan segala tetek bengek syaratnya)

    Soal biaya, saya tak tahu pak. Bagaiamana kalau bapak mencoba aja datang kesana, sehingga lebih tahu persis apa sulit mengurusnya apa tidak? Bagi saya, mengurus segala sesuatu agar lebih nyaman, saya anggap sebagai tantangan. Dan saya suka segala sesuatu sesuai aturannya….jadi pembangunan rumah sesuai IMB, dan saat beli rumah menemukan di IMB tak sesuai kenyataan, saya menggantinya agar sesuai dengan fakta dilapangan…karena ini membuat hidup lebih tenteram karena semua sesuai aturan

  16. Makasi infonya mbak, soalnya saya juga lagi repot ngurusin sertifikat, dari pajak sampai royanya


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 203 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: