Waspadai Pengelola Dana

Judul di atas ada di artikel Kompas tgl. 7 Desember 2006 hal.17.

Pemerintah memperingatkan kepala daerah untuk mewaspadai bujukan pengelola investasi yang menawarkan pinjaman. Rayuan tsb dapat membuat pemerintah daerah “gelap mata” serta melupakan bahaya finansial yang dapat terjadi akibat pinjaman dalam jumlah besar dan tidak terkontrol.

Hari ini, Jumat tgl. 8 Desember 2006,pada Tajuk Rencana Kompas yang berjudul “Berani Berhenti Berhutang”, sekali lagi diulas tentang risiko yang dihadapi jika pemerintah mudah berhutang. Ajakan Menkeu kepada para kepala daerah, selayaknya juga pantas ditujukan kepada pemerintah pusat.

Pesan tersebut harus disikapi dengan hati-hati. Mengapa? Pada umumnya kita sulit membedakan antara “need” dan “want“. Jika melihat tulisan saya sebelumnya (Corporate Debt Restructuring), pada tahun 2000 pinjaman sebesar USD 120 miliar, sebesar USD 85 miliar berasal dari perusahaan korporasi/swasta dan sisanya berasal dari pemerintah/perusahaan milik pemerintah dan usaha kecil menengah (Mark Baird,2000). Penyelesaian pinjaman tersebut sampai saat ini belum sepenuhnya berhasil, karena banyak dari proses restrukturisasi yang tidak dapat berjalan sempurna, antara lain karena faktor2: ketenagakerjaan (buruh mogok yang pada akhirnya perusahaan ditutup), daya saing rendah, tingkat suku bunga yang masih cukup tinggi dibanding negara tetangga.

Dari sisi pemberi pinjaman, kondisi ekonomi makro Indonesia yang makin membaik, dan menurunnya tingkat suku bunga, serta tersedianya likuiditas, membuat Indonesia merupakan pasar yang menarik. Apalagi jika dengan adanya otonomi daerah, yang masing-masing daerah berlomba-lomba untuk membangun, maka adalah wajar jika para pengelola dana akan membidik pasar Indonesia. Coba kita berjalan-jalan ke beberapa daerah di Indonesia, hasil pembangunan daerah akan mencengangkan. Hal tersebut tak sepenuhnya salah, jika hasil pembangunan memang bisa memberikan hasil pendapatan yang lumayan untuk pemerintah daerah, yang tidak hanya dilihat dari sisi finansial namun juga dari sisi lainnya. Para pengelola Dana, pada umumnya hanya akan melihat kemampuan mengembalikan pemerintah daerah, sehingga pinjaman yang disalurkan akan lancar. Namun demikian, kalau kita belajar falsafah pembiayaan, maka selain kemampuan pembayaran kembali, maka kita juga harus menilai apakah proyek tersebut akan menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran, serta proyek yang dibangun untuk kepentingan pengembangan masyarakat di wilayah tersebut. Yang sering dilupakan, bahwa proyek disuatu daerah juga harus sesuai dengan budaya masyarakat daerah tersebut. Proyek investasi yang bisa menyerap tenaga kerja banyak, dan berkesinambungan, serta hasil produknya bisa untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, maka proyek tersebut layak dipertimbangkan.

Pada kenyataannya, proyek yang ada sering hanya menumbuhkan konsumerisme, yang bilamana tidak diwaspadai akan dapat menimbulkan kecemburuan sosial karena daya beli masyarakat yang sangat berbeda . Syukurlah pemerintah tengah menyusun rambu-rambu yang sangat ketat bagi daerah yang ingin meminjam kepada pihak lain selain pemerintah. Persyaratan itu, antara lain mewajibkan setiap pemerintah daerah mengeluarkan laporan keuangan lengkap selama tiga tahun berturut-turut. Aturan ini sangat ketat, sehingga daerah baru bisa meminjam paling cepat tahun 2010.
Sementara ini pemerintah daerah masih dapat meminjam dana melalui pemerintah melalui 2 jalur, yaitu menggunakan uang dari RDI (Rekening Dana Investasi) dan RPD (Rekening Pembangunan Daerah), yang pada posisi 30 Juni 2006 total dana yang dicairkan mencapai Rp.60,2 triliun.

Saya sependapat dengan pengamat ekonomi Univ Gajah Mada Revrisond Baswir, bahwa pemerintah sebaiknya tidak memberikan izin bagi daerah yang ingin meminjam langsung dari luar negeri.

Mengapa saya berpendapat demikian? Sebelum terjadi krisis ekonomi, bagi pemerintah/perusahaan pemerintah, apabila ingin mendapatkan pinjaman luar negeri harus mendapat izin dan memenuhi persyaratan PKLN. Namun hal ini tak berlaku pada perusahaan korporasi/swasta. Akibatnya, saat krisis, pinjaman korporasi/swasta mencapai sekitar 70% dari total pinjaman luar negeri, dan sebagian besar tanpa lindung nilai (hedging) . Inilah yang menyebabkan saat terjadi krisis moneter, jumlah pinjaman meningkat lima kali lipat, yang pada akhirnya pemerintah harus turun tangan (lihat penjelasan mengapa hal ini terpaksa dilakukan pada ulasan Corporate Debt Restructuring).

Iklan

Satu pemikiran pada “Waspadai Pengelola Dana

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s