Oleh: edratna | Januari 11, 2008

Apa yang dimaksud tentang “Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang?”

Pada tulisan tentang “Apa yang perlu diketahui dari rahasia bank” ada beberapa pertanyaan mengenai bagaimana jika yang masuk dalam dana simpanan nasabah di bank adalah uang hasil korupsi. Sebetulnya pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang no.15 tahun 2002 yang kemudian diubah dengan Undang-undang no.25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Latar Belakang

Perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong semakin beragamnya tindak kejahatan, yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Modus yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan juga semakin beragam. Salah satu usaha untuk menyamarkan atau menyembunyikan harta yang berasal dari tindak kejahatan, salah satunya dengan memasukkan dana hasil kejahatan tersebut ke dalam sistim keuangan, dan terutama ke dalam perbankan. Harapannya asal usul dana tersebut tidak dapat dilacak oleh penegak hukum, dan modus ini yang disebut dengan pencucian uang.

Apa yang dimaksud dengan pencucian uang?

Tidak ada definisi yang universal dan komprehensip mengenai apa yang dimaksud dengan money laundering (pencucian uang). Welling (dalam tulisan Rasyim W) menjelaskan bahwa Money laundering is the process by which one counceals the existance, illegal source, or illegal application of income, and than disguises that income to make it appear legitimate.

Sedangkan Fraser mengemukakan bahwa Money laundering is quite simply the process through which “dirty” money (proceeds of crime), is washed through “clean” or legitimate sources and interprises so that the “bad guys” may more safely enjoy their ill gotten gains.

Sedangkan Undang-undang no.25/2003, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan Hasil Tindak Pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.

Obyek Money Laundering adalah uang haram

Menurut Sarah N. Welling , dalam tulisan Rasyim W., money laundering dimulai dengan adanya “uang haram” atau “uang kotor” (dirty money). Menurut Welling, uang dapat menjadi kotor dengan dua cara, yaitu :

  • Melalui pengelakan pajak (tax evasion). Yang dimaksud dengan “pengelakan pajak” ialah memperoleh uang secara legal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada sebenarnya yang diperoleh.
  • Memperoleh uang melalui cara yang melanggar hukum. Teknik-teknik yang biasa dilakukan, antara lain: a) penjualan obat-obatan terlarang atau perdagangan narkoba secara gelap (drug sales atau drug trafficking), b)perjudian gelap (illegal gambling), c) penyuapan (bribery), terorisme (terrorism), pelacuran (prostitution), perdagangan senjata (arms trafficking), penyelundupan minuman keras, tembakau dan pornografi (smuggling of contraband alcohol, tobacco, pornography), penyelundupan imigran gelap (illegal immigration rackets atau people smuggling), dan kejahatan kerah putih (white colar crime).

Praktek money laundering awalnya dilakukan hanya terhadap uang yang diperoleh dari lalu lintas perdagangan narkotika dan obat-obatan sejenis itu. Namun kemudian money laundering diperlukan untuk melakukan pencucian terhadap uang-uang yang diperoleh dari sumber-sumber seperti di atas.

Money laundering hanya diperlukan dalam hal uang yang jumlahnya besar, karena jika jumlahnya kecil, uang tersebut dapat diserap ke dalam peredaran uang secara tidak kentara. Uang yang besar tersebut harus dikonversikan menjadi uang sah, sebelum uang dapat diinvestasikan atau dibelanjakan, yaitu dengan cara pencucian uang sebagaimana dijelaskan di atas.

Dampak money laundering bagi masyarakat

Rasyim menjelaskan, bahwa Pemerintah Canada dalam suatu paper yang dikeluarkan oleh Department of Justice Canada yang berjudul Electronic Money Laundering: An Environmental Scan, dan diterbitkan Oktober 1998, menjelaskan ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan money laundering terhadap masyarakat. Konsekuensi-konsekuensi yang timbul dapat berupa:

  • Money laundering memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba, para penyelundup dan para penjahat lainnya dapat memperluas kegiatannya. Hal ini akan meningkatkan biaya penegakan hukum untuk memberantasnya, dan biaya perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para korban atau para pecandu narkoba,
  • Kegiatan money laundering mempunyai potensi untuk merongrong masyarakat keuangan (financial community) sebagai akibat demikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Potensi untuk melakukan korupsi meningkat bersamaan dengan peredaran uang haram dalam jumlah besar.
  • Pencucian uang mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak, dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah.
  • Mudahnya uang masuk ke suatu negara telah menarik unsur yang tidak diinginkan melalui perbatasan, menurunkan tingkat kualitas hidup, dan meningkatkan kekawatiran terhadap keamanan masyarakat.

Melihat konsukensi di atas, dan karena perbankan merupakan pintu gerbang tempat penyimpanan dana, maka diperlukan adanya kerjasama perbankan dalam mengatasi pemberantasan pencucian uang tersebut.

Peranan perbankan Indonesia dalam rangka pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang no.15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang no.25 tahun 2003, diatur tentang ketentuan melapor bagi Lembaga Keuangan jika menerima uang tunai dengan jumlah Rp.100 juta atau lebih, baik penerimaan itu dilakukan untuk satu kali penerimaan maupun beberapa kali penerimaan.

Pasal 9 Undang-undang no.25/2003:

Setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp.100 juta atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp.100 juta rupiah dan paling banyak Rp.300 juta rupiah.

Sedangkan bagi penyedia Jasa Keuangan (dalam hal ini Bank), sesuai pasal 13 ayat 1 Undang-undang no.25/2003, wajib menyampaikan laporan kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk hal-hal sebagai berikut:

  • Transaksi Keuangan yang mencurigakan
  • Transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp.500 juta atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja.

Sedangkan penyedia Jasa Keuangan (Bank) yang tidak melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan, akan terkena tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 Undang-undang no.25/2003 sebagai berikut:

    Penyedia Jasa Keuangan yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp.250 juta dan paling banyak Rp.1 miliar .

    Karena peranan Bank sangat penting, maka kepatuhan Bank dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, sangat menentukan tercapainya keberhasilan pemberantasan praktek pencucian uang. Oleh karena itu Bank harus mengurangi risiko agar tidak digunakan sebagai sarana pencucian uang, antara lain dengan lebih mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memonitor hasil transaksi dan memelihara profil nasabah. Bank juga harus melakukan pelaporan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan kepada pihak yang berwenang. Prinsip-prinsip untuk lebih mengenal nasabah ini lebih dikenal dengan Know Your Customer (KYC).

    Perbankan telah mulai aktif melakukan inisiatif untuk memerangi pencucian uang ini, sejak dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) no.3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

    Pada awalnya sulit bagi perbankan untuk meminta nasabah mengisi formulir yang menjelaskan asal usul uang yang akan disimpannya untuk jumlah minimal tertentu, namun dengan sosialisasi, serta penjelasan yang baik dari para petugas di counter, maka secara pelan dan pasti, semua nasabah telah memahami hal ini. Demikian juga para petugas bank, harus secara serius memantau, apakah ada transaksi yang mencurigakan, dan bilamana terjadi transaksi yang mencurigakan, harus segera dilaporkan kepada pejabat yang berwenang.

    Sumber data:

    • Undang-undang no.25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
    • Bank Indonesia. “Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) dan Anti Pencucian Uang (Anti Money Laundering)” http://www.bi.go.id/web/id/Info+Penting/kyc+aml/
    • Rasyim Wiraatmadja. “Money Laundering“. Disampaikan pada kursus “Sespibank” pada Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia.
      Iklan

      Responses

      1. sudah jelas dan ketat aturannya, kenapa moeny laundring masih sering terjadi ya Bu?

      2. Pak Sawali,
        Orang yang tak bertanggung jawab juga selalu mencari celah. Jika peraturannya yang ketat, ada kemungkinan petugasnya ada yang lengah, baik disengaja ataupun tidak. Namun kalau ketahuan, sanksinya pidana.

      3. nambahin ya bu … ada joke bertahun2 lalu yang saya dengar, yaitu istilah money laundering dipakai karena mafia amrik sana menggunakan bisnis laundry untuk menyamarkan kegiatan ilegalnya … indonesia memang rawan pencucian uang. jangan berpikir dari sumber yang jauh, di tangerang saja pernah ditayangkan penggerebekan pabrik ectasy terbesar se-asia tenggara … tentang peraturan KYC, good system does’nt make a good people 🙂

      4. Alin,
        Memang dibutuhkan peraturan, kerjasama, dan perbaikan yang komprehensip.
        Dan unsur utama perbaikan di segala bidang adalah manusia: karena orang lah yang membuat peraturan, orang lah yang merusaknya, juga oranglah yang harus memperbaiki.

        Masalahnya, diantara manusia yang baik, selalu ada yang bersikap buruk…inilah tantangan kita.

      5. kenapa sampai sekarang belum ada juga ketentuan hukum yang bener2 mengadili para maling2 itu??


      Tinggalkan Balasan

      Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

      Logo WordPress.com

      You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

      Gambar Twitter

      You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

      Foto Facebook

      You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

      Foto Google+

      You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

      Connecting to %s

      Kategori

      %d blogger menyukai ini: