Oleh: edratna | April 30, 2010

Peran Bank dalam Pembiayaan UKM, dengan Memperkuat Manajemen Risiko

Tulisan ini merupakan lanjutan dari tulisan pertama yang berjudul “Strategi Bank dalam Menghadapi ACFTA: ” MENGEMBANGKAN PEMBIAYAAN UKM DENGAN MEMPERKUAT MANAJEMEN RISIKO“.  Apabila pada tulisan pertama dibahas mengenai  globalisasi, kecenderungan perubahan dari Second Wave ke Third Wave, arti ACFTA, peluang dan tantangan akibat adanya ACFTA, kesiapan Indonesia menghadapi ACFTA, Peran Perbankan,  apa yang dimaksud dengan profil bisnis unggulan yang diharapkan mampu menghadapi ACFTA, dan yang paling penting adalah bagaimana kesiapan UKM dalam menghadapi ACFTA. Tulisan kedua ini dimaksudkan untuk mengenal Perbankan, apa yang harus tetap dipenuhi Perbankan dalam melakukan pembiayaan terhadap UKM. Bank merupakan lembaga keuangan yang high risk, karena dana diperoleh dari masyarakat dan kemudian disalurkan kepada masyarakat atau pelaku usaha yang membutuhkan. Karena dana berasal dari masyarakat (dari simpanan masyarakat), Bank harus melakukan usahanya dengan memenuhi prinsip kehati-hatian, agar dana yang disalurkan dapat kembali, sehingga dapat membayar bunga simpanan kepada masyarakat penyimpan (giro, tabungan, deposito dll).

Dalam memberikan pembiayaan kepada sektor UKM, Bank tetap harus melakukan langkah-langkah “prudential banking” serta melakukan manajemen risiko sebagaimana yang telah digariskan dalam Standard Operasional dan Prosedur (SOP).

Bank akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Prinsip Kehati-hatian. Dalam melakukan prinsip kehati-hatian, Bank harus memperhatikan: a) Prinsip utama dalam mengelola risiko kredit  adalah: i. Pemisahan pejabat kredit ii. Penerapan Risk Scoring System. iii. Pemisahan pengelolaan kredit bermasalah. b) Prosedur Perkreditan yang sehat. Bank harus melakukan prosedur yang sehat, dengan melakukan: i. Penetapan Pasar Sasaran. ii. Kriteria Risiko yang dapat diterima. iii. Pengawasan ekspansi kredit. c)Jenis usaha yang dilarang atau dihindari untuk dibiayai

2. Bank harus mempunyai Kebijakan Umum Perkreditan, yang berisi aturan, antara lain tentang : a. Kebijakan Umum Perkreditan, b. Prinsip Kehati-hatian, c. Organisasi dan Manajemen Kredit.d. Kebijakan Persetujuan Kredit. e. Dokumentasi dan Administrasi. f. Penyelesaian kredit bermasalah, g. Pengawasan. Dalam Kebijakan umum Perkreditan, diatur bahwa setiap proses dan keputusan kredit harus melalui langkah-langkah yang baku, sebagai berikut: a. Ada permohonan kredit dari debitur secara tertulis, b. Dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan, c. Disertai proposal kredit, d. Dibuat rekomendasi dan keputusan kredit oleh pejabat yang berwenang, e. Pemberitahuan keputusan kredit (offering letter), f. Melaksanakan perjanjian kredit secara hukum, g. Proses pencairan kredit, h. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi.

3. Pre screening dan seleksi calon debitur UKM. Permohonan kredit dapat diproses apabila telah lolos pre screening, yaitu; a. Memenuhi Pasar Sasaran dan KRD. b. Tidak termasuk jenis usaha yang dilarang. c.Tidak termasuk dalam jenis usaha yang perlu  dihindari .d.Tidak termasuk dalam Daftar Hitam BI. e.Tidak termasuk dalam Daftar Kredit Macet BI. f.Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Intern Bank.

4. Bank juga melakukan penilaian rating atas kesehatan debitur, melalui Credit Risk Rating (CRR). Credit Risk Rating ini merupakan  alat penilaian standar: untuk penilaian risiko kredit secara individual, menetapkan langkah-langkah penanganan yang diperlukan sejak dini, menetapkan standar ukuran risiko yang dapat diterima Bank, memperkirakan kemungkinan tingkat  kegagalan pengembalian kredit.

5. Apabila telah melalui proses penilaian rating dan nilainya memenuhi standar yang ditetapkan, maka akan disusun proposal analisis kredit, sebagai bahan pertimbangan apakah usaha yang dibiayai layak atau tidak untuk diberikan kredit. Proposal analisis kredit bukan laporan deskriptif, tetapi merupakan hasil analisis yang menyimpulkan tingkat risiko calon debitur (layak atau tidak), sekaligus rekomendasi serta mitigasi risiko (yang akan dituangkan dalam bentuk loan structure, covenant, insurance dan collateral). Prinsip penyusunan laporan analisis kredit, harus memenuhi unsur: Obyektif, komunikatif (siapapun yang membaca mempunyai persepsi yang sama), memuat informasi pokok yang dibutuhkan pemutus kredit, dan simpel.

6. Bank tetap harus memantau jalannya usaha debitur, serta menerapkan early warning system (EWS). Early Warning System adalah mekanisme/sistim deteksi/pengenalan terhadap gejala/tanda-tanda awal yang diperkirakan dapat mempengaruhi/ menyebabkan kemungkinan terjadinya kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Tujuan EWS adalah memberikan tanda/peringatan dini atas kondisi debitur yang diperkirakan akan berdampak negatif terhadap kelancaran pemenuhan kewajiban atas kredit yang telah diberikan. Sasaran EWS adalah:  1.) mengindentifikasi dan mendeteksi debitur-debitur yang diperkirakan akan berpotensi gagal dalam memenuhi kewajibannya. 2) mendukung proses monitoring portofolio pinjaman secara keseluruhan. 3) mengindetifikasi langkah-langkah perbaikan dan penetapan rencana tindak lanjut yang efektif.

7. Bank juga harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kredit yang telah diberikan. Prinsip pembinaan dan pengawasan adalah: 1) Setiap tahapan proses pemberian kredit harus didasarkan atas azas-azas perkreditan yang sehat. 2) Setiap pemberian kredit harus mengandung unsur pengawasan ganda dan pengawasan melekat secara berkesinambungan. 3) Setiap pemberian kredit harus dipantau perkembangan usaha debitur ybs, agar kredit mencapai sasaran dan mencegah kemungkinan penurunan kualitas kredit. 4) Setiap perkembangan kredit tidak hanya diawasi oleh pejabat kredit saja, tetapi juga oleh unit kerja yang dibentuk melalui fungsi pengawasan, yaitu audit internal.

8. Selain melakukan pembinaan dan pengawasan, Bank juga harus merapihkan dokumentasi kredit, agar sewaktu-waktu dapat dimonitor. Dokumentasi kredit ini menjadi bagian tak terpisahkan dari paket kredit, merupakan salah satu aspek penting yang dapat  menjamin pengembalian kredit, serta dokumentasi kredit wajib dilaksanakan dengan  baik, tertib dan lengkap.

Pada akhirnya, dengan kebijakan dan sistem yang baik, akan diperoleh tingkat kesehatan Bank. Di satu sisi, setiap pejabat/staf dari Bank yang berperan menganalisis suatu usaha debitur telah mempunyai perangkat yang dapat digunakan, sehingga manajemen risiko, serta early warning system dapat dijalankan dengan baik. Dan yang paling utama, jika semua prosedur standar telah dipenuhi, maka budaya kredit (credit culture) yang sehat akan berperan aktif dalam membuat Bank dapat berperan serta dalam menumbuhkan perekonomian untuk debitur UKM.

Sumber bacaan:

Angreni, G.R. dkk.” Strategi Bank dalam Menghadapi ACFTA: Mengembangkan Pembiayaan UKM dengan Meningkatkan Manajemen Risiko.” Dibawakan dalam workshop IRPA, Jakarta, 21-22 April 2010.

Iklan

Kategori

%d blogger menyukai ini: