Relaksasi kredit, untuk siapa?

Catatan yang diperoleh dari seminar:  “Manfaatkan Peraturan Relaksasi Kredit  Sebagai Solusi Menurunkan Non Performing Loan”

Kinerja Keuangan Perbankan 2015

Dari data pada tabel parameter kinerja keuangan perbankan tahun 2015, terlihat pertumbuhan kredit masih meningkat, namun pertumbuhan kredit lebih tinggi daripada pertumbuhan dana pihak ketiga. Terjadi penurunan laba yang diperoleh perbankan tahun 2015 dibanding dengan tahun 2014.

BOPO (Biaya Operasional dibanding dengan Pendapatan Operasional) semakin meningkat, antara lain karena harus membentuk CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) yang makin tinggi. Akibatnya Return on Asset menurun. Pada bulan Maret 2016 akan diadakan assessment terhadap perbankan dalam rangka penerapan pemenuhan Basel 3. BOPO dan suku bunga Perbankan Indonesia tertinggi di ASEAN.

Saat suku bunga BI diturunkan 25 basis poin pada awal Januari 2016, ternyata IHSG dan nilai tukar membaik. Yang harus dilakukan oleh regulator adalah menurunkan suku bunga. Thailand menerapkan kontrol, silahkan investor masuk, namun setelah dana masuk keluarnya sulit.

Lanjutkan membaca “Relaksasi kredit, untuk siapa?”

Manajemen Risiko dalam Sindikasi

1. Definisi Manajemen Risiko

Manajemen Risiko adalah merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank. Manajemen Risiko merupakan upaya untuk mengelola risiko agar peluang mendapatkan keuntungan dapat diwujudkan secara sustainable.

Lanjutkan membaca “Manajemen Risiko dalam Sindikasi”

Jenis Risiko yang Dihadapi Dunia Usaha

Kita perlu memahami apa jenis risiko yang dihadapi oleh usaha, terutama dalam menghadapi Persaingan Pasar Bebas Asean? Jenis risiko tersebut, baik untuk pasar domestik maupun pasar luar negeri, secara garis besar sebagai berikut:

I. Internal Influence (Micro Factors)

  • Financial Risk: Credit Risk, Liquidity Risk, Market Risk, Foreign Investment Risk.
  • Operational Risk
  • Technological Risk

II. External Influence (Macro Factors)

  • Economic Risk
  • Environmental Risk
  • Business Risk, Strategic Risk
  • Legal Risk
  • Political Risk
  • Social Risk

Lanjutkan membaca “Jenis Risiko yang Dihadapi Dunia Usaha”

Peluang dan Tantangan MEA pada dunia Usaha dan UKM

1. Latar Belakang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah sistem perdagangan bebas antara negara-negara di Kawasan Asia Tenggara. MEA mulai dirintis sejak tahun 2003 oleh para pemimpin negara ASEAN. Sepuluh negara ASEAN adalah negara: Filipina, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brnei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Thailand, Laos dan Kamboja. Negara ASEAN diperkirakan akan menjadi  engine of growth bagi ekonomi dunia. Dengan MEA, memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di Asia Tenggara. Lanjutkan membaca “Peluang dan Tantangan MEA pada dunia Usaha dan UKM”

Mengapa perlu kredit sindikasi dalam pembiayaan infrastruktur?

1. Infrastruktur menjadi target pemerintah tahun 2015-2019.

Kita mengetahui bahwa pemerintah telah mentargetkan pengembangan dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung perkembangan perekonomian. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 bidang infrastruktur, antara lain: a. Penyelesaian jalur kereta api Trans Sumatera, pembangunan kereta api Trans Kalimantan, Sulawesi dan Papua, serta peningkatan kapasitas jalur yang sudah ada menjadi jalur ganda di Sumatera dan Jawa, terutama di lintas selatan Jawa. b. Pembangunan 15 bandara baru dan pengembangan 9 bandara kargo. c. Pembangunan infrastruktur mendukung 8 kawasan ekonomi khusus: Sei Mangkei, Tanjung Lesung, Maloy Batuta Trans Kalimantan, Bitung, Tanjung Api-api, Mandalika, Palu dan Morotai. d. Pembangunan Tol Trans Sumatera, Trans Jawa, Tol Samarinda-Balikpapan, dan Tol Manado-Bitung. e. Pembangunan “Dry port” di kawasan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Kendal dan Pacitan). f. Pembangunan 49 waduk. g. Pembangunan hydro power (Sumber: Litbang Kompas/BEY, disarikan dari lampiran Peraturan RI No.2 tahun 2015 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019). Lanjutkan membaca “Mengapa perlu kredit sindikasi dalam pembiayaan infrastruktur?”

Bisakah Pelaksanaan GCG diterapkan di semua lini?

Good Corporate Governance atau disingkat GCG, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Tata Kelola Perusahaan, didefinisikan sebagai berikut: adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pihak-pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi. Pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan kreditor lain, regulator, lingkungan, serta masyarakat luas (Wikipedia).

Pelaksanaan GCG dalam industri perbankan berlandaskan pada lima prinsip yang sering disingkat sebagai TARIF, yaitu: Lanjutkan membaca “Bisakah Pelaksanaan GCG diterapkan di semua lini?”

Tantangan Pengembangan UKM bagi Perbankan

Pada saat ini Perbankan semakin banyak yang memasuki pasar pembiayaan kepada UKM (Usaha Kecil dan Menengah), bahkan Bank besar yang dikenal sebagai Corporate Banking, juga telah memasuki pasar UKM. Hal ini wajar karena pengalaman membuktikan, pada saat Indonesia dilanda krisis, pengusaha UKM termasuk yang tahan krisis, usahanya tetap berjalan. Hal ini terlihat, bahwa Bank yang portofolionya sebagian besar kepada UKM, selamat dari gempuran krisis ekonomi yang melanda Indonesia.

Pengaruh globalisasi yang melanda dunia akhir-akhir ini,  pengaruhnya cukup kecil di Indonesia. Hal ini terlihat, jika pertumbuhan ekonomi di negara maju hanya 1,9 persen, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2013  diperkirakan masih bisa mencapai  6,1-6,6 persen. Pertumbuhan yang kecil di negara maju akan berpengaruh pada penurunan dan permintaan komoditi ekspor di Indonesia. Ekspor komoditi Indonesia pada umumnya berasal dari produk-produk pertanian, yang ditopang oleh ratusan ribu petani dan pekerja (Kompas, 30 Januari 2012).

Lanjutkan membaca “Tantangan Pengembangan UKM bagi Perbankan”

Tanya-jawab seputar pertanyaan tentang Account Officer

Tulisan yang saya tulis pada tanggal 4 Juni 2007, rupa-rupanya masih sering dibaca pengunjung blog ini, pertanyaan tak ada habisnya, bahkan sempat saya tutup komentarnya. Mengapa? Karena kesibukan saya tak memungkinkan untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan satu per satu. Namun ternyata masih banyak yang mengubungi saya lewat email, dan melalui japri lainnya. Setelah merenungkan semua ini, saya akan mencoba menjawab pertanyaan, walau saya tahu, tak mungkin bisa memuaskan semua pihak, karena pemahaman tentang AO, posisi di perusahaan, jenjang karir,  semua juga tergantung pada kebijakan perusahaan tersebut. Saat awal menulis tulisan tentang AO, saya hanya ingin memberikan gambaran, terutama bagi orang awam (yang bekerja di luar bidang Perbankan), untuk lebih memahami apa yang dikerjakan oleh seorang AO, apa tugas dan tanggung jawabnya.

Lanjutkan membaca “Tanya-jawab seputar pertanyaan tentang Account Officer”

Apakah usaha saya layak dibiayai?

Beberapa kali saya mendapat pertanyaan, baik dari teman-teman anak saya, teman keponakan, juga teman lain, yang ingin menanyakan, bagaimana caranya menilai  sebuah usaha layak dibiayai atau tidak. Ibaratnya kita menjual produk atau jasa, maka konsumen berhak menilai dan kemudian memilih membeli apa tidak barang atau jasa yang kita jual. Demikian juga sebuah usaha, maka pihak ketiga berhak menilai, apakah usaha yang sedang dijalankan tersebut layak dibiayai. Pihak ketiga bisa berupa investor, yang ingin ikut serta sebagai pemegang saham, bisa juga Bank yang akan membantu memberikan pinjaman. Seringkali, di awal pertanyaan selalu diembel-embeli….jaminan saya sekian..bla..bla..bla…cukup untuk mengcover pinjaman. Nah, disinilah letak kekeliruannya, karena Bank ataupun investor, berbeda dengan Pegadaian dalam hal menilai. Bank atau investor, menilai berdasar apakah usaha tersebut akan sustainable, dan akan menilai dengan berbagai segi,  yang dimaksud sebagai agunan oleh Bank  prioritanya adalah First Way Out, yaitu cash flow dari usaha tersebut.

Lanjutkan membaca “Apakah usaha saya layak dibiayai?”

Woo…. Kementerian Agama telah mem publish laporan keuangan “Biaya Penyelenggaraan Haji Tahun 1432H/2011M

Senin yang lalu saya mendapat surprised saat membaca harian Kompas tanggal 5 Maret 2012 halaman 8, pada  publikasi  yang berjudul : “Kementerian Agama Republik Indonesia: Biaya Penelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1832H/2011 M” . Publikasi ini memenuhi 1/2 halaman Kompas, dengan tulisan dan angka yang mudah terlihat. Memang kita tak bisa menganalisis secara akurat, karena laporan pada halaman Kompas hanya menampilkan Neraca dan Laba Rugi, dan sebagaimana pada catatan kolom dibawahnya, yang menyatakan bahwa, Laporan Keuangan tersebut secara lengkap terdiri dari:

  1. Laporan Keungan BPIH Tahun 1432H/2011 M, terdiri dari Laporan Operasional, Neraca dan Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
  2. Laporan Keuangan BPIH Tahun 1432H/2011M dilengkapi supplemen Laporan Keuangan berupa Informasi Setoran Biaya Penyelenggaraan  Ibadah Haji, Pengelolaan dan Pengembangan Dana Haji, Pelaksanaan Anggaran Operasional Haji (dalam IDR), Kantor Misi Haji Indonesia Jeddah (dalam SAR dan IDR).
  3. Laporan KeuanganBPIH Tahun 1431H/2011 M belum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI
  4. Laporan Keuangan BPIH Tahun 1432H/2011M telah disampaikan kepada Presiden RI dan DPR RI pada tanggal 23 Februari 2012.

Lanjutkan membaca “Woo…. Kementerian Agama telah mem publish laporan keuangan “Biaya Penyelenggaraan Haji Tahun 1432H/2011M”