Oleh: edratna | Desember 6, 2006

Corporate Restructuring

Corporate Restructuring and Governance in East Asia

Restrukturisasi dan perbaikan Corporate Governance merupakan bagian penting dari program reformasi ekonomi (Magdi Iskandar etc, 1999). Restrukturisasi perusahaan korporasi melibatkan restrukturisasi assets dan liabilities perusahaan, termasuk struktur perbandingan hutang dan modal sendiri perusahaan tersebut, yang sejalan dengan kebutuhan cash flow untuk meningkatkan efisiensi, memperbaiki pertumbuhan dan meminimalkan biaya pajak. Corporate Governance ditunjukkan oleh framework dari sistem dan peraturan yang memungkinkan pemegang saham untuk melakukan hal yang tepat, guna memaksimalkan nilai perusahaan dan mendapatkan hasil dari grup perusahaan. Restrukturisasi yang dilakukan, meliputi restrukturisasi perusahaan korporasi maupun restrukturisasi finansial, merupakan program yang terus menerus dilakukan di Asia Timur.

Perusahaan korporasi, pemerintah dan bank mempunyai hubungan erat di banyak negara Asia Timur. Banyak sektor ekonomi didominasi oleh konglomerat yang hanya dikontrol oleh grup kecil, yang kurang transparan dalam akunting, kepemilikan yang saling terkait antara perusahaan korporasi dan sektor finansial, serta hak pemegang saham minoritas lemah.

Di Indonesia diperkirakan terdapat 10 keluarga yang mengontrol perusahaan korporasi pada tahun 1997, dengan nilai lebih dari setengah market kapitalisasi negara. Perbandingan dengan gambaran tersebut, adalah setengah di Thailand, seperempat di Korea dan Malaysia, tetapi hanya 2-3% di Jepang. Perubahan kultur fundamental dan lembaga diperlukan, jika struktur corporate governance yang baru didirikan merupakan kepanjangan tangan, serta mempunyai hubungan secara terbuka antara perusahaan korporasi, negara dan bank. Di Asia Timur, satuan tugas mediasi menyatakan bahwa untuk mengatasi krisis yang terjadi, dilakukan restrukturisasi aktiva dan hutang yang disebabkan oleh tingginya hutang perusahaan, restrukturisasi hutang eksternal, dan reformasi sektor finansial. Restrukturisasi, baik di bidang aktiva maupun pasiva perusahaan korporasi secara terintegrasi diperlukan, agar perusahaan dapat bersaing dan sektor finansial berkembang, risiko yang terjadi karena krisis dapat direduksi, dan biaya yang dibayar untuk mencapai tujuan dapat diminimalkan.

Prinsip-prinsip Corporate Debt Restructuring

Prinsip-prinsip untuk melakukan restrukturisasi hutang korporasi, antara lain;

1. Build up of Vulnerabilities in the Corporate Sector

Sebelum terjadi krisis, banyak perusahaan korporasi di Asia Timur ekspansi secara konglomerasi dengan menggunakan hutang, disebabkan oleh berkembangnya pasar ekuitas, dan dalam banyak hal, pemilik menginginkan tetap mengontrol perusahaan melalui konsentrasi holding. Banyak hutang perusahaan maupun hutang Bank yang tak mendapat lindung nilai (hedging), dan dalam jangka pendek menjadi over leveraged pada saat terjadi devaluasi serta kenaikan tingkat suku bunga yang tinggi pada tahun 1997 dan 1998. Dua faktor yang telah membuat krisis finansial di Asia Timur sulit dikelola secara luas, karena adanya hutang jangka pendek baik internal maupun eksternal, sebagai akibat keterbukaan ekonomi di banyak negara Asia Timur, yang kemudian menghambat dalam membuat kebijakan moneter dan perubahan nilai tukar.

2. Need for a Comprehensive Approach

Keputusan sektor perusahaan korporasi, sektor finansial, dan problem hutang eksternal memerlukan pendekatan secara komprehensip dan terintegrasi. Restrukturisasi perusahaan korporasi harus sejalan dengan restrukturisasi perbankan, yang juga harus sejalan dengan penyelesaian masalah hutang eksternal. Biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk rekapitalisasi bank sangat tinggi, diperkirakan 15 sampai 35 persen GDP, pada empat negara di Asia Timur. Bagi setiap negara, penting untuk mengelola krisis yang dimulai dengan proses reformasi yang mempunyai tujuan jangka panjang, dan agar tercapai hasil memuaskan, termasuk membuat perubahan fundamental dan menciptakan kepanjangan tangan dalam hubungannya dengan pemerintah, perusahaan korporasi dan Bank.

Agar diperoleh reformasi dan pertumbuhan terus menerus secara wajar, diperlukan kesediaaan ikut menanggung beban restrukturisasi ekonomi diantara anggota eksternal (kreditur jangka pendek, pemegang ekuitas, pemegang obligasi) dan anggota internal (pemegang saham, pekerja dan pengumpul pajak). Beban yang ditanggung ini diperlukan dalam konteks penciptaan struktur, sebagai kepanjangan tangan antara sektor kepemilikan saham baru dalam rangka privatisasi, pemerintah, lembaga finansial, dan pasar kapital yang lebih luas.

3. Framework for Corporate Restructuring

Restrukturisasi perusahaan korporasi dan sektor finansial memerlukan waktu. Untuk menghindari ketidakpastian dalam jangka panjang dan pertumbuhan yang lambat, pemerintah suatu negara perlu meningkatkan usaha dalam menyelesaikan masalah yang sistemik. Secara komprehensip diperlukan pemerintahan yang aktif, yang akan mengeliminir hambatan untuk restrukturisasi, memfasilitasi penyelesaian hutang formal maupun informal, serta mengupayakan kerangka sistem legal yang efektif, peraturan, akunting dan lembaganya.

4. Improving Corporate Governance

Berdasarkan pengalaman di banyak negara, corporate governance membaik apabila keterbukaan meningkat, kekuatan pemegang saham di dalam perusahaan mengecil, ukuran dari kepemilikan saham eksternal meningkat, serta sistem finansial dimiliki swasta dan kompetitif. Perubahan peraturan diperlukan untuk mendorong reformasi ini.

Pemerintah di Asia Timur sejak terjadi krisis menjadi pemilik aset-aset yang penting (melalui penunjukan perusahaan yang mengelola aset atau pengambilalihan bank). Pembuat kebijakan perlu mengatur aset-aset ini sebagai jalan guna mendorong perbaikan governance dalam jangka panjang dan mendapatkan nilai untuk meminimalkan pembebanan pajak.

Restrukturisasi Perusahaan Korporasi di Indonesia

World Bank mengambil bagian dan mendukung pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan, menurunkan kemiskinan, serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia. Hambatan yang mengancam pencapaian bantuan ini adalah adanya beban yang sangat besar pada perusahaan korporasi dan sektor perbankan di Indonesia. Hutang korporasi di Indonesia pada pertengahan tahun 2000 sekitar USD 120 miliar, sebesar USD 85 miliar berasal dari perusahaan korporasi/swasta dan USD 35 miliar berasal dari hutang pemerintah/perusahaan milik pemerintah dan usaha kecil menengah (Mark Baird, 2000). Dari jumlah tersebut, 49% diberikan oleh kreditur asing dan 72% berupa pinjaman mata uang asing. Sebagian besar, 75% dari pinjaman telah menjadi kredit bermasalah (non performing loan) dan memerlukan restrukturisasi. Semakin lama waktu yang digunakan untuk restrukturisasi hutang, biaya restrukturisasi yang harus ditanggung Indonesia semakin besar, dan semakin lama pengambil alihan oleh investor swasta yang baru, untuk mendorong perbaikan ekonomi dan pertumbuhan yang wajar, maka semakin lemah daya tahan Indonesia dalam menghadapi krisis yang akan datang. Masalah struktural yang dihadapi sejak krisis fnansial pada tahun 1997 bervariasi pada setiap negara asia Timur, tetapi krisis yang terjadi di Indonesia paling berat dibanding negara lainnya.

Walaupun dimulai terlambat, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah untuk memperbaiki kerangka restrukturisasi perusahaan korporasi, dengan menciptakan Financial Sector Policy Committee (FSPC) untuk mengawasi proses restrukturisasi perusahaan korporasi. Peraturan IBRA (Indonesian Bank Restructuring Agency) atau BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Indonesia) dimodifikasi agar lebih fleksibel dalam mencapai perjanjian restrukturisasi komersial yang dapat diterima dan proteksi legal diberikan kepada staf IBRA untuk mengimplementasikan peraturan baru. JITF ( Jakarta Inisiative Task Force) atau Prakarsa Jakarta, diberikan mandat yang diperkuat dengan diijinkannya (melalui FSPC) untuk menggunakan prosedur mediasi dan menyerahkan anggota yang tidak kooperatif dalam melakukan penyelematan/penyelesaian ke pengadilan negeri. JITF juga diberi wewenang untuk menawarkan insentif bagi anggota yang kooperatif dalam negosiasi, dalam bentuk pajak dan keringanan lainnya.

Prospek Recovery dan Restrukturisasi di Indonesia.

Ekonomi Indonesia pada tahun 2001 bertumbuh sekitar 3,3%, hal ini relatif cukup baik bila dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara, seperti: Korea 2,4% , Malaysia 0,9% , Philippines 2,5 % dan Thailand 1,6% (Anonymous,2001). Namun hasil ini tertutup oleh vulnerability Indonesia, yang dipengaruhi oleh krisis tahun 1998 serta penyembuhan yang berjalan lambat. Indonesia merupakan satu2nya negara yang aktifitas ekonominya secara signifikan masih di bawah tingkat seperti awal krisis, dan tingkat kemiskinan masih tetap tinggi.

Pengalaman di banyak negara dunia menunjukkan, bahwa pengurangan kemiskinan memerlukan 2 (dua) hal:

  • K ondisi lingkungan yang menguntungkan akan mendorong investasi, untuk mendukung pertumbuhan dan memberikan lapangan kerja.
  • Komitmen untuk melakukan investasi guna memberdayakan kemiskinan.

Apa yang terjadi di Indonesia adalah penting untuk wilayah Asia Timur, pesan ini ditegaskan oleh PM Koizumi selama kunjungan di Jakarta. Kenyataan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia telah mencapai 3-4%, situasi ekonomi makro cukup stabil, dan kemiskinan telah menurun dibanding awal krisis. Namun harus diingat bahwa tantangan bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia tetap berat. Indonesia tak ada pilihan lain kecuali tetap meneruskan demokrasi dan desentralisasi yang telah dimulai sejak empat tahun yang lalu. Hal ini juga memberikan peluang baik untuk sukses, tetapi juga merupakan masa transisi yang berat, semua orang harus mempunyai rasa tanggung jawab untuk memberikan dukungan dan pengertian kepada Indonesia.

Mengapa perlu Corporate Debt Restructuring?

Bacelius Ruru, Ketua Prakarsa Jakarta, menjelaskan bahwa hutang perusahaan korporasi disebabkan adanya mismatch antara assets dan liabilities.

Mengapa perlu penyelesaian terhadap hutang swasta? Hal ini disebabkan oleh beberapa pertimbangan, antara lain;

  1. Apabila hutang swasta tidak diselesaikan, maka krisis ekonomi tidak akan pernah berakhir.
  2. Akan tetap ada tekanan terhadap rupiah
  3. Sektor Perbankan belum dapat memberikan working capital, karena tanpa dilakukan restrukturisasi kolektibilitas pinjaman masih non perform

Kendala dalam melakukan restrukturisasi

  1. Sistim hukum belum sepenuhnya menunjang, keputusan2 pengadilan belum memberikan harapan, sehingga sering ditempuh out of settlement. Debitur dapat menempuh jalan dengan meminta bantuan Prakarsa Jakarta, sehingga dapat memperoleh fasilitas PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), yang mengatur bahwa apabila telah disetujui PKPU maka debitur diberi perpanjangan waktu untuk tidak melakukan pembayaran kepada kreditur sampai dengan perjanjian restrukturisasi.
  2. Ada keengganan dari founding shareholder untuk melakukan restrukturisasi, karena tetap ingin memegang kendali perusahaan.

Dengan dilakukan restrukturisasi, sebenarnya nilai perusahaan akan meningkat, yang akan menyebabkan peningkatan harga saham, sehingga nilai kepemilikan saham tidak akan berkurang. Pemegang saham juga dapat memperoleh hak menyisihkan saham tertentu untuk membayar hutang, yang nantinya dapat diberi hak membeli kembali pada kesempatan pertama.

Restrukturisasi hutang korporasi akan menguntungkan bagi masyarakat Indonesia, karena ;

  • Kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, yang akan menurunkan pengangguran.
  • Perekonomian Indonesia berkembang, yang pada gilirannya akan meningkatkan taraf hidup, dan menurunkan kemiskinan.
  • Meningkatkan jumlah pembayar pajak, sehingga meningkatkan pendapatan negara
  • Bank dapat melakukan usaha pokoknya sebagai financial intermediary dengan pemberian kredit modal kerja maupun kredit investasi.

Catatan:

Disalin dari laporan seminar ” Corporate Debt Restructuring ” yang diselenggarakan oleh Center of Corporate Leadership pada tgl. 21 Februari 2002 di Hotel Le Meridien
Referensi

1. Magdi Iskandar, Gerald Meyerman, Dale F.Gray and Sean Sagan. “Corporate Restructuring and Governance in East Asia” . Dikutip dari majalah Finance & Development; a quartely magazine of teh IMF, March 1999, vol 36,page 1.

2. Mark Baird, Country Director, World Bank. “Corporate Restructuring in Indonesia.” Dikemukakan pada ceramah Corporate Debt Restructuring di JITF/IBRA Conference. (Jakarta, 2 Nopember 2000).pp.1-3

3. Anonymous. East Asia Brief, September 2001. Prospects for Recovery and Reform in Indonesia. Talking Points for Visit to Tokyo. Januari 30 to February1, 2002

Iklan

Responses

  1. Langkah langkah apa yang hrs dilakukan perusahaan swasta sebagai framework restrukturisasi korporasi?

  2. Tiap perusahaan swasta bisa menilai kembali visi/misi perusahaan, kemudian menilai kondisi internal dan eksternal perusahaan, masing2 lingkungan ini dinilai apa masih sesuai dengan visi/misi perusahaan. Setelah melihat analisis lingkungan, dapat dilakukan analisis (bisa bermacam-macam, mis. SWOT analisis), baru ditentukan strateginya. Dalam mengimplementasikan stategi,tetap diperlukan monitoring dan evaluasi, agar strategi yang ditetapkan dapat sesuai target, atau apakah ditengah perjalanan diperlukan adanya perubahan strategi.

    Misal:
    Perusahaan B&B, sebelum krisis bergerak di bidang Telekomunikasi, Infrastruktur, dan Plantation. Dari hasil analisis, B&B sebaiknya melepas saham dibidang plantation, serta hanya memiliki bidang telekomunikasi dan Infrastruktur. sehingga lebih fokus pada usaha yang dikuasainya, dan melepas usaha diluar core competence nya.

    PT Mdc Energi Int’l
    Menjual sebagian kepemilikan saham, sehingga pasca restrukturisasi pemilik asal Mdc Energi Int’l hanya menguasai 40,1% saham
    Mdc mengelola hutang agar tetap prudent.
    Stick to core competence. Perusahaan menggunakan E&Y untuk mengelola funding dan efisiensi biaya.

    Apabila masing2 perusahaan korporasi di Indonesia melakukan restrukturisasi, untuk menilai kembali tujuan perusahaan sesuai visi/misi, serta fokus pada kompetensinya, maka dharapkan usaha akan berkembang, menghasilkan keuntungan, dan pada gilirannya dapat menggerakkan sektor riil. Dalam pelaksanaan restrukturisasi, perusahaan dapat bekerja sama dengan Bank pemilik dana, agar restruturisasi yang dihasilkan benar2 dapat dicapai.

  3. Gara2 enron maka terbitlah Sarbanes Oxly. Gara2 krismon maka di Indonesia terkenal istilah GCG. Sehingga beramai-ramai perusahaan menambah jatah kursi komisaris independen dan komite audit. Padahal setelah itu semua di terapkan masih aja mrk mengulangi ekspropriasi. Contoh, kasus ESOP SariHusada, Grat River, RIght Isue Tunas Baru Lampung…. dst

  4. Mas Irvany,

    Kita tidak boleh menyerah…yang penting harus selalu ada perbaikan.Yang utama adalah perbaikan dari mental atau culture bangsa kita kearah yang lebih baik. Kalau GCG sudah bisa menjadi budaya/culture bangsa Indonesia, dimana orang yang tak melaksanakan merasa malu atau disisihkan…barulah GCG tadi benar2 bisa membuat bangsa kita maju.

    Adanya komisaris independen dan segala macam komite (komite audit, komite manajemen risiko, komite remunerasi dll), maksudnya baik…tapi disatu sisi ada tambahan biaya. Memang sulit ya….

  5. di dunia ini kenyataannya yg pny power & pintar tdk menempatkan kepentingan orang byk di no 1, tapi no sekian (itu jg hanya untuk keperluan ketenaran), yg pertama kepentingan pribadi. setelah mrk bertingkah shg menyebabkan krismon, mrk perlu untuk menutup-nutupi aib tsb dgn berteriak-teriak GCG-GCG…. cuma kosmetik.. mrk ttp mencari cari alternatif lain untuk melakukan ekspropriasi…. kita diharapkan terus menerus untuk menimba ilmu spy tahu bahwa lawan kita sangat licik dan keji….

  6. alumni stan,
    Memang itu kelemahan manusia, saat mahasiswa demo, setelah jadi orang justru dia yang paling parah. Masalahnya bagaimana cara kita memperbaiki, mulai dari diri sendiri, dalam keluarga.

    Dan saya selalu ingat kata bos saya, kalaupun di dunia yang berbuat salah tak terkena hukuman, masih ada pengadilan di akhirat. Pikiran ini akan menjaga kita tetap berpikir bersih dan jernih, dan berdoa agar bangsa ini diberi kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang tak ada habis2nya.

  7. […] Corporate Restructuring (Desember 6, 2006) […]


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: